5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945

5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 – MPR punya kesepakatan di dalam merubah, amandemen atau melakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945. Belakangan ini, blog ini banyak membahas mengenai materi dari mata pelajaran PKn, karena memang materi tentang Undang Undang Dasar 1945 ini memang cukup banyak. Selain itu, diharapkan juga pembaca sedikitnya bisa mengetahui hal hal yang berhubungan dengan undang undang dasar 1945. Sehingga sebagai warga yang hidup di dalam negara kesatuan republik indonesia bisa mengenal konstitusi nya sendiri yaitu undang undang dasar 1945, jangan sampai ada warga negara indonesia yang tidak mengetahui sama sekali mengenai konstitusi yang dianut oleh negara indonesia, bila ada masyarakat atau warga yang tidak tahu apa konstitusi dari indonesia, maka sangat lah miris sekali dan juga memalukan.

Nah maka dari itu, kita sebagai warga negara indonesia sudah seharusnya mengetahui mengenai UUD 1945, setelah mengetahui kemudian dipelajari, dihayati dan diamalkan di dalam kehidupan sehari hari tentang apa saja yang terkandung di dalam undang undang dasar 1945. Dan berikut inilah penjelasan mengenai 5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 :

  1. Tidak mengubah pembukaan dari Undang Undang Dasar 1945
  2. Akan tetap mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
  3. Yang ketiga adalah, mempertegas sistem pemerintahan presidensial
  4. Penjelasan dari Undang Undang Dasar 1945 yang memuat hal hal yang normatif makan akan dimasukan ke dalam batang tubuh (pasal pasal)
  5. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara addendum

Itulah 5 kesepakatan dasar di dalam melakukan amandemen terhadap undang undang dasar 1945. Inti pertama dari kesepakatan dasar diatas adalah yaitu tidak boleh mengubah pembukaan dari UUD 1945. Yang kedua adalah meski UUD 1945 diamandemen, akan tetapi tetap akan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia.

5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945

Yang ketiga adalah mempertegas atau memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Yang ke empat adalah bahwa hal hal yang normatif yang ada di Undang Undang Dasar 1945 akan dijelaskan di dalam pasal pasal atau batang tubuh. Yang kelima adalah bahwa amandemen terhadap UUD 1945 akan dilakukan dengan cara addendum.

Demikianlah ke lima poin dari kesepakatan MPR di dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Pembukaan dari undang undang dasar 1945 tidak boleh dirubah karena di dalamnya menguat pancasila yang merupakan dasar dari negara indonesia dan bila pembukaan undang undang dasar 1945 dirubah maka sama saja dengan membubarkan negara kesatuan republik indonesia. Itulah alasan dibalik tidak boleh nya UUD 1945 dirubah oleh siapapun juga. Semoga dengan pembahasan ini, pengetahuan dan juga wawasan kita mengenai 5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 bisa bertambah. Sehingga kita mengetahui apa saja prosedur, tata cara dan kesepakatan apa yang harus dipatuhi saat akan melakukan perubahan atau amandemen dari UUD 1945. Karena perubahan terhadap UUD 1945 tidak bisa dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan atau seenaknya saja.

Artikel Lainnya :

Kata Kunci Halaman Ini:

  • sebutkan perubahan yang mendasar terhadap uud 1945
  • perubahan yang mendasar terhadap UUD 1945
  • Dasar perubahan UUD 1945
  • 5 kesepakatan dasar perubahan uud 1945
  • kesepakatan dasar dalam perubahan uud 1945
  • kesepakatan dasar perubahan uud 1945
  • perubahan mendasar terhadap uud 1945
  • Kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan
  • sebutkan 5 kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan uud 1945
  • sebutkan empat perubahan yang mendasar terhadap uud 1945
5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 | Jaya Kurnia | 4.5