6 Urusan Pemerintah Pusat Yang Tidak Diserahkan Ke Daerah

6 Urusan Pemerintah Pusat Yang Tidak Diserahkan Ke Daerah – Setiap Negara pasti memiliki suatu pemerintahan yang memiliki wewenang pada masing-masing pemerintahan tersebut. Misalnya dalam pemerintahan pusat yang mengatur urusan di suatu kota pusat dan pemerintahan daerah yang mengatur urusan-urusan di daerah tertentu. Namun, biasanya suatu pemerintahan pusat yang merupakan pemerintahan lebih tinggi dari pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menyerahkan urusan kepada pemerintahan daerah. Dan yang perlu diketahui bahwa pembagian tiap urusan ada yang berkaitan dengan kedua pemerintahan tersebut telah diserahkan kepada pemerintahan pusat seluruhnya. Jadi, ada pula 6 urusan pemerintahan pusat yang tidak diserahkan ke daerah. Yang tentu saja setiap urusan-urusan tersebut adalah untuk berlangsungnya kehidupan para masyarakat, bangsa, dan Negara. 6 urusan pemerintahan pusat tersebut adalah sebagai berikut.

  • Politik Manca Negara : Politik manca Negara atau urusan pemerintahan yang berhubungan dengan luar negeri yaitu yang mengenai adanya pengangkatan suatu jabatan diplomatik dan untuk menunjuk beberapa warga Negara untuk dicalonkan di lembaga tingkat internasional. Untuk penetapan kebijakan yang mencakup ke wilayah luar negei, dan untuk melakukan hubungan serta perjanjian dengan Negara lain, juga dapat menetapkan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan luar negri.
  • Pertahanan

Pemerintah pusat memiliki wewenang dalam pertahanan suatu Negara yaitu dengan melakukan beberapa upaya seperti pendirian pasukan para angkatan bersenjata, penetapan adanya beberapa wilayah yang berkondisi tidak aman, serta penetapan kebijakan untuk melakukan wajib militer dalam adanya upaya untuk bela Negara.

  • Keamanan

Pemerintah pusat juga memiliki wewenang untuk membentuk dan mendirikan suatu badan Polisi Negara yang akan menindaklanjuti suatu organisasi, upaya ini untuk menjaga adanya keamanan Negara.

  • Moneter dan Fiskal

Dalam kewenangan ini pemerintah pusat dapat mengatur dalam pencetakan dan pembuatan keputusan beredarnya mata uang Negara, serta untuk menjaga mengendalikan beredarnya mata uang Negara.

  • Yustisi

Yustisi yang merupakan salah satu 6 urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan ke daerah ini dapat dilihat dari adanya pendirian suatu lembaga peradilan, wewenang dalam penetapan pada kebijakan yang berhubungan dengan imigrasi, serta untuk merancang suatu undang-undang dan adanya peraturan Negara pada cakupan yang nasional.

  • Agama

Wewenang pemerintah pusat ini dapat menetapkan beberapa urusan dalam keagamaan seperti menetapkan hari libur nasional dalam rangka memperingati keagamaan misalnya pada libur hari besar Isra Mi’raj. Kemudian, menetapkan kebijakan dalam keagamaan di tatanan Negara. Dan menetapkan ajaran-ajaran agama kepada suatu Negara.

Itulah 6 urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan ke daerah adalah seperti yang ada di atas. Dalam melaksanakan wewenang tersebut adalah untuk keberlangsungan seluruh warga Negara, bangsa, dan Negara. Agar berjalan dengan lancar, kita sebagai warga Negara hanya perlu mengikuti wewenang yang sudah ditetapkan tersebut.

Artikel Lainnya :

Kata Kunci Halaman Ini:

  • 6 urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan ke daerah
  • urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan kepada daerah
  • urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah
  • urusan pemerintah pusat yg tidak diserahkan ke pemerintah daerah
  • 6 urusan pemerintah pusat
  • urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan ke daerah
  • urusan pemerintah yg tidak diserahkan kepada pemerintah daerah
  • ada enam urusan yang tidak diserahkan kedaerah oleh negara pusat
  • 6urusan pemerintah pusat yg tdk bolehdilakukan oleh pemerintah daerah
  • 6 urusan yang gak diserahkan ke daerah
loading...
6 Urusan Pemerintah Pusat Yang Tidak Diserahkan Ke Daerah | Jaya Kurnia | 4.5