7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan – Di dalam pembuatan setiap perundang-undangan harus lah ada asas asas yang menjadi dasar dalam pembuatan perundang-undangan tersebut. Perundang -undangan memang memiliki peran yang sentral di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena tanpa adanya perundang undangan maka kehidupan akan kacau, begitu pun dengan pemerintahan, maka akan banyak tugas dan wewenang yang tumpang tindih. Maka diatur lah tugas tugas dari berbagai lembaga pemerintahan di dalam perundang undangan ini, sehingga semuanya berjalan dengan teratur dan benar serta tidak timbul kekacauan. Di dalam Undang Undang RI Nomor 10 tahun 2004 pasal 5 telah disebutkan bahwa dalam membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yaitu sebaga berikut ini. Untuk lebih memahami mengenai apa saja landasan atau asas yang harus ada dalam pembuatan perundang-undangan, mari kita kaji mengenai 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan :

1. Kejelasan Tujuan : Maksudnya adalah bahwa setiap pembuatan peraturan perundang undangan harus lah memiliki tujuan yang akan/ingin dicapai secara jelas.

2. Organ atau Kelembagaan Pembentuk Yang Tepat : Disini maksudnya adalah bahwa setiap jenis dari peraturan perundang undangan harus lah dibuat oleh pejabat atau lembaga pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang. Peraturan perundangan undangan juga bisa di batalkan atau juga batal demi hukum jika dibuat oleh pejabat atau lembaga yang tidak memiliki wewenang.

3. Kesesuaian diantara Jenis dan Materi Muatan : Maksudnya adalah bahwa pembuatan peraturan perundang undangan harus lah benar benar melihat dan memperhatikan kesesuaian antara materi muatan yang tepat dengan jenis dari peraturan perundang undangannya.

4. Bisa Dilaksanakan : Ini memiliki arti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus lah memperhitungkan efektifitasnya di dalam kehidupan masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun secara aspek sosiologis.

5. Kehasilgunaan dan Kedayagunaan : Artinya bahwa pembentukan peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar benar dibutuhkan dan juga memiliki manfaat di dalam mengatur kehidupa bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.
7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

6. Kejelasan Rumusan : Artinya adalah bahwa peraturan perundang undangan harus lah memenuhi berbagai persyaratan teknis penyusunannya, plihan kata katanya, sistematikanya dan juga bahasa hukumnya mudah serta jelas hingga tidak menyebabkan multi tafsir atau persepsi lain di dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan : Disini artinya adalah bahwa di dalam proses pembentukan dari mulai persiapan, perencanaan, pembahasan dan penyusunan harus bersifat transparan hingga masyarakat bisa memberikan saran atau masukan.

7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah pedoman di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adanya perbedaan pendapat bisa di hindari di dalam proses pembuatan perundang undangan ini, jika setiap orang yang ikut terlibat di dalam pembuatan peraturan perundang undangan selalu memperhatikan asas asas diatas disaat menyampaikan, pendapat, usul atau pun keberatan.

Loading...

Artikel Lainnya :

7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | Jaya Kurnia | 4.5