Dasar Hukum Perubahan UUD 1945

Dasar Hukum Perubahan UUD 1945 – MPR melakukan amandemen UUD 1945 tentu harus ada landasan hukumnya. Dan apakah landasan hukum untuk merubah undang undang dasar 1945 ini? Pada artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai prosedur dan juga tata cara dalam melakukan perubahan atau amandemen undang undang dasar 1945. Dan untuk kali ini, kita akan membahas mengenai dasar hukum dari amandemen yang dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat. Kita sebagai warga negara indonesia wajib hukumnya untuk mengetahui mengenai landasan hukum yang mengatur tata cara perubahan undang undang dasar 1945 ini. Tentunya ini dimaksudkan agar kita mengetahui dan paham bagaimana cara kerja dari MPR dalam mengamandemen UUD 1945 ini.

Sehingga diharapkan nantinya kita tidak menjadi buta sama sekali atau tidak mengetahui tata cara mengamandemen UUD 1945. Bila sampai semua warga negara indonesia tidak mengetahui landasan hukum untuk merubah UUD 1945. Tentulah sangat bahaya sekali, berarti UUD 1945 sudah jarang dipahami, diresapi dan di implementasikan di kehidupan sehari hari dari rakyat indonesia. Nah marilah kita bahas mengenai Dasar Hukum Perubahan UUD 1945 ini, berikut adalah landasan hukum dari merubah UUD 1945 :

  1. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa MPR lah yang berwenang untuk merubah dan juga menetapkan Undang Undang Dasar.
  2. Pasal 37 Undang Undang Dasar 1945
  3. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999
  4. Ketetapan MPR nomor IX/MPR/2000
  5. Ketetapan MPR nomor XI/MPR/2001

Mari kita bahas ke lima point dari landasan hukum dalam merubah UUD 1945 diatas tersebut. Untuk penjelasan poin kedua bisa dilihat di gambar dibawah ini :

Dasar Hukum Perubahan UUD 1945

Begitulah landasan hukum atau dasar hukum bagi majelis permusyawaratan rakyat di dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap undang undang dasar 1945. Bila MPR melakukan perubahan tanpa ada landasan hukum maka itu tidak boleh karena inkonstitusional.

Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Undang Undang Dasar 1945 ini sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, pada tahun 2001 dan pada tahun 2002. Perubahan tersebut dilakukan setelah terjadinya gelombang besar penolakan terhadap presiden soeharto pada saat itu yang kemudian mengundurkan diri dari jabatan presiden republik indonesia. Perubahan di dalam undang undang dasar 1945 ini diantaranya adalah untuk menghapus beberapa pasal yang menyebabkan multi tafsir, sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi pasal karet yang bisa disalahgunakan. Dan begitulah bahasan dari landasan hukum perubahan UUD 1945 ini, semoga dengan mempelajari hal ini maka pengetahuan dan wawasan kita akan bertambah, terutama di dalam bidang ketatanegaraan, sehingga kita nantinya bisa menjadi warga negara yang baik dan juga bisa mengawasi para anggota lembaga MPR, DPR maupun Presiden. Demikian Dasar Hukum Perubahan UUD 1945, semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. sekian dan terima kasih.

Loading...

Artikel Lainnya :

Pencarian Terkait:

  • dasar hukum perubahan uud 1945
  • dasar hukum amandemen uud 1945
  • dasar hukum amandemen uud
  • dasar hukum amandemen
  • dasar hukum perubahan uud
  • sebutkan dasar hukum perubahan UUD 1945
  • Dasar hukum MPR
  • dasar hukum amandemen uud kita adalah
  • landasan hukum amandemen uud 1945
  • dasar amandemen uud 1945
Dasar Hukum Perubahan UUD 1945 | Jaya Kurnia | 4.5