Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 – Di dalam negara RI, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian dan perkawinan. Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974.

Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam BAB II pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di indonesia yaitu diatur dalam undang-undang no. 32 tahun 1954.

Bahkan sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum islam di wilayahnya.

Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum islam, berada dibawah pengawasan PPN.
Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Maka dari itu setelah mengenai mengenai pernikahan dalam Undang undang, hendaklah jangan sampai ada lagi yang namanya nikah siri krena sangat merugikan pihak wanita, pihak wanita lah yang paling rugi dengan nikah siri. Status pun tidak diakui oleh negara bahwa sudah menikah dan tidak memiliki dokumen dokumen resmi.

Demikian lah bahasan mengenai Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Semoga bermanfaat.

Artikel Lainnya :

Kata Kunci Halaman Ini:

  • uu no 1 tahun 1974 dipengaruhi aspek sosial
  • legalitas nikah sirih uu no 1 thn 1974
  • Pelaksanaan pernikahn menurut UU
  • pernikahan menurut undang undang nomor 1 tahun 1974
loading...
Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 | Jaya Kurnia | 4.5