Sejarah Hukum Agraria Di Indonesia

Sejarah Hukum Agraria Di Indonesia –┬áSiapa bilang bahwa mempelajari sejarah merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia? Padahal, dengan sejarah, suatu ilmu pengetahuan dapat berkembang, begitu pula dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat diperbarui dengan berkaca pada sejarah. Oleh sebab itu, tidak ada yang salah dengan mempelajari implementasi hukum agraria di Indonesia dengan diawali dari sejarah terbentuknya hukum tersebut di Indonesia. Nah, tahukah Anda mengenai latar belakang terbentuknya hukum agraria, khususnya di Indonesia ini?

Ya, sejarah hukum agraria di Indonesia diawali dengan pembagian berdasarkan dua masa atau pembagian waktu, yaitu pada masa Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda dan pada masa pasca kemerdekaan. Tentu saja, akan terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara kedua masa tersebut, di mana seperti halnya penjajahan, maka setiap kebijakan dan ketentuan pemerintah tidak akan memberi keuntungan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Tidak heran, hal tersebut disebabkan karena penjajah Belanda memberlakukan hukum yang bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan dan menindas. Hm, Anda tentu masih mengingat dengan jelas salah satu ketentuan di bidang agraris yang sangat memberatkan bangsa Indonesia, bukan? Ya, hal tersebut berkaitan dengan politik tanam paksa yang mengharuskan bangsa Indonesia meningkatkan bidang pertanian kemudian menjual hasil pertanian dengan harga sangat rendah kepada pemerintahan Hindia Belanda.

Oleh sebab itu, mengingat ketentuan hukum agraria yang sangat diskriminatif, setelah kemerdekaan negara Indonesia, tepatnya sejak tahun 1948, pemerintahan Indonesia berupaya untuk mengganti dasar hukum agraria pada masa pemerintahan Belanda dengan ketentuan yang baru yang lebih sesuai, sebagai berikut:

  • Periode Panitia Agraria Yogya

Panitia ini dikepalai oleh Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri yaitu Sarimin Reksodiharjo yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 1948. Salah satu peran dari panitia ini adalah memberikan pertimbangan, khususnya kepada pemerintah, untuk melakukan perancangan ulang mengenai peraturan baru.

  • Periode Panitia Agraria Jakarta

Pada periode ini, pemegang jabatan ketua tetap Sarimin Reksodiharjo dan lebih berfokus untuk melakukan pembagian luas tanah maksimum untuk setiap keluarga. Selain itu, sasaran pembagian tanah pun lebih dikerucutkan lagi.

  • Periode Panitia Negara Urusan Agraria

Setelah membubarkan periode sebelumnya, periode ini diketuai oleh Soewahjo yang berfokus untuk mempersiapkan pembentukan undang-undang, khususnya berkaitan dengan agraria nasional.

  • Periode Rancangan Soenarjo

Periode tersebut diberi nama sesuai dengan pihak yang mengajukan perubahan rancangan, yaitu Soenarjo dan ditetapkan pada tanggal 1 April 1958.

  • Periode Rancangan Sadjarwo

Periode ini menyempurnakan rancangan undang-undang sementara yang disusun pada periode sebelumnya, dengan diketuai oleh Sadjarwo.

Berikut tadi merupakan sejarah hukum agraria di Indonesia secara garis besar. Untuk memperoleh gambaran secara mendetail mengenai hal tersebut, mengapa Anda tidak membaca sumber dan referensi lebih banyak lagi?

Artikel Lainnya :

Kata Kunci Halaman Ini:

  • sejarah hukum agraria di indonesia
  • sejarah hukum agraria indonesi
  • sejarahhukum agraria di indonesia
loading...
Sejarah Hukum Agraria Di Indonesia | Jaya Kurnia | 4.5