Sejarah Perkembangan Hukum Pidana

Sejarah Perkembangan Hukum Pidana –¬†Perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia ini menjadi salah satu sejarah yang cukup menarik mulai dari awal kemunculannya hingga saat ini. Sebelum membahas lebih dalam tentang hokum pidana yang ada di Indonesia ini akan lebih baik untuk mengetahui terlebih dahulu menganai hokum pidana sendiri itu apa. Jadi, hokum pidana adalah sebuah hokum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang mana akan dapat merugikan kepentingan umum.

Hukum pidana telah ada dalam beberapa periode sejak masa sebelum penjajahan Belanda hingga saat ini saat setelah kemerdekaan. Berikut ini adalah sejarah perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia dari masa ke masa hingga masa sekarang ini.

1. Sebelum Penjajahan Bangsa Belanda

Pada masa sebelum kedatangan para bangsa Belanda sekitar tahun 1596, bangsa Indonesia telah mengenal hokum pidana adat dan juga memberlakukannya. Hokum pidana adat ini bersifat tidak tertulis dan lokas dan berlaku hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja. Hukum adat pidana ini juga mengalami sentuhan dari keagamaan.

2. Masa setelah Penjajahan Belanda

Pada masa ini bisa dibedakan menjadi beberapa periode yaitu diantaranya adalah masa VOC, Besluiten Regeling, Regeling Regelment, Indische Staatregeling dan masa Kedudukan Jepang.

  • VOC tahun 1602 s/d 1799

Hokum pidana yang berlaku pada masa setelah penjajahan datang ini ditandai dengan diberlakukan beberapa peraturan pidana oleh pihak VOC. Para penduduk pribumi diharuskan untuk mentaati peraturan VOC  yang dibawa dari Eropa. Ada beberapa bentuk campur tangan pihak VOc dalam pelaksanaan hokum pidana adat contohnya adaah dengan terbentuknya Papakem Cirebon. Pada 1799 Belanda membubarkan Voc dan Indonesa diduduki oleh Inggris.

  • Besluiten Regeling tahun 1864 s/d 1855

Belanda kembali menduduki Indonesia setelah Inggris pergi, kemudian peraturan diserahkan kepada raja. Belanda juga tetapmemberlakukan pertauran yang sebelumnya berlaku pada pemerintahan Inggris.

  • Regeling Regelment tahun 1855-1926

Pada masa ini terjadi pengurangan kekuasaan akibat dari perubahan system pemerintahan di Belanda. Peraturan di daerah jajahan juga ditetapkan melalui mekanisme perundang-undangan tingkat parlemen.

  • Indische staatregeling tahun 1926-1942

Pada masa ini, system hokum yang digunakan di Indonesia semakin jelas pada pasal 131 Jo. Kemudian pada pasal 163 IS, semakin dipertegas tentang pemberlakuan hokum pidana Belanda.

  • Pendudukan Jepang tahun 1942-1945

Pada masa ini Jepang tetap memberlakukan peraturan pada masa Belanda kembali. Akan tetap pada saat itu Indonesia juga sudah mengenal tentang dualism hokum pidana.

3. Setelah Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, mulai berlaku hokum pidana Indonesia yang terbagi atas 4 periode yang didasarkan pada 4 konstitusi Indonesia; konstitusi UUD 1945, konstitusi Negara serikat atau konstitusi RIS, konsitituis sementara atau UUDS 1950, dan UUD 1945.

Hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan sejarah di Indonesia yang mengaamai perjalanan sejarah panjang. Indonesia juga mengalami periode penjajahan dari beberapa bansa asing yang mana berperngaruh juga dengan system hokum yang berlaku di Indonesia terutama pada hokum pidana. Hokum pidana memiliki peranan yang sangat penting sebagai tata hokum Indonesia. Jadi demikian sejarah perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia.

Loading...

Artikel Lainnya :

Pencarian Terkait:

  • sejarah perkembangan hukum pidana
  • sejarah perkembangan hukum pidana di indonesia
Sejarah Perkembangan Hukum Pidana | Jaya Kurnia | 4.5