5 Dasar Hukum Otonomi Daerah

Posted on

5 Dasar Hukum Otonomi Daerah – Dalam kehidupan bernegara, ada banyak sekali permasalahan dan urusan yang ditangani oleh pemerintah. Baik itu urusan pemerintah pusat maupun daerah. Namun tidak semua urusan di daerah dapat ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai pimpinan tertinggi di daerah lebih mengetahui permasalahan yang terjadi di masing-masing daerahnya. Hal inilah yang mendorong adanya otonomi daerah. Menurut wikipedia otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Agar otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan, maka otonomi daerah ini harus diatur dengan undang undang yang relevan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan otonomi daerah. Berikut ini adalah lima dasar hukum otonomi daerah tersebut:

1. Pasal 18 ayat 1 : Pasal ini menjelaskan bahwa Indonesia telah dibagi bagi menjadi beberapa daerah. Di setiap daerah mempunyai sistem pemerintahan sendiri sehingga setiap daerah mempunyai hak otonomi masing masing. pemerintah pusat juga telah mengatur otonomi daerah dalam undang-undang.

2. Pasal 18 ayat 2 : Pasal ini menjelaskan bahwa setiap daerah provinsi, kabupaten/ kota di Indonesia dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya, hal ini dilakukan berdasarkan asas otonomi dan sebagai bagian dari tugas pembantuan.

3. Pasal 18 ayat 3 : Pasal ini menjelaskan bahwa pemerintahan daerah di provisi maupun kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing masing. Serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dipilih melalui pemilihan langsung (pemilu).

4. Pasal 18 ayat 4 : Pasal ini menjelaskan bahwa setiap pemimpin daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih sendiri oleh rakyat  secara demokratis.

5. Pasal 18 ayat 5 : Pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi dengan seluas luasnya kecuali urusan urusan pemerintahan yang diatur oleh undang undang yang sudah ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Itulah beberapa pasal yang dijadikan sebagai landasan hukum pemerintah dalam  melaksanakan sistem otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini setiap daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban masing-masing untuk mengatur daerahnya. Kebijakan yang diterapkan dalam tiap daerah juga berbeda beda, karena permasalahan disetiap daerah pun juga tidak sama. Melalui adanya otonomi daerah ini diharapkan potensi potensi daerah yang selama ini tidak tersentuh oleh pemerintahan pusat dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. 5 dasar hukum otonomi daerah – Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini adalah untuk membuat otonomi yang diberikan kepada daerah dapat membuat berbagai kebijakan dan peraturan peraturan yang bermanfaat dan tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat di daerah tersebut.

Artikel Lainnya :

Loading...