Apa dasar putusnya perkawinan menurut undang-undang tersebut?

Dasar-dasar Perceraian, Pembubaran dan Keputusan Pembatalan disebutkan sebagai berikut:

  1. Surat Keputusan Pembatalan (Pasal 30)

Penyempurnaan perkawinan tidak mungkin terjadi karena sebab-sebab alami.

  1. Putusnya Perkawinan (Pasal 31)

Keberadaan pasangan tidak diketahui oleh orang-orang yang secara alami akan mendengar tentang dia.

  1. Perceraian (Pasal 32)

sebuah. Penolakan yang disengaja untuk mewujudkan pernikahan dalam waktu Satu Tahun pernikahan.

  1. Tidak waras pada saat perkawinan sampai tanggal gugatan tetapi gugatan harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak perkawinan.
  2. Pikiran yang tidak sehat – selama dua tahun dan ketika pasangan lain tidak dapat diharapkan untuk hidup dengan pasangan yang tidak sehat.
  3. Hamil oleh orang lain pada saat Pembatasan perkawinan, dua tahun sejak tanggal perkawinan.
  4. Perzinahan, percabulan, bigami, pemerkosaan atau pelanggaran yang tidak wajar. Pembatasan, dua tahun sejak tanggal penyebab tindakan
  5. Kekejaman atau perilaku yang sedemikian rupa sehingga tidak ada Pengadilan yang menganggap pantas untuk meminta pasangan yang dirugikan untuk tinggal bersama pasangan lainnya
  6. Pasangan (i) telah menyebabkan luka yang parah atau (ii) telah menyebabkan Penyakit Kelamin yang menular atau (iii) telah memaksa istri untuk melacur. Pembatasan, dua tahun sejak tanggal penyebab tindakan
  7. Penjara 7 tahun atau lebih dan pasangan sudah menjalani hukuman satu tahun.

I. Desersi setidaknya selama dua tahun.

  1. Tidak ada hubungan perkawinan yang terjadi selama satu tahun setelah Magistrate memberikan pemeliharaan terpisah.
  2. Dihilangkan berlaku mulai 15-4-1988
  3. Kemurtadan – berhenti menjadi Parsi. Batasan – dua tahun sejak tanggal pengetahuan tentang kemurtadan
  4. Tidak Dimulainya Kembali Hak Suami-Istri (Bagian 32-A)

Hak perkawinan atau konsorsium atau hak hubungan kelamin merupakan hak yang tersirat dalam perkawinan. Dengan demikian, hak konjugasi atau konjugasi menyiratkan kewajiban yang sesuai dari masing-masing hak pasangan untuk konjugasi atau konsorsium. Oleh karena itu, jika salah satu pihak menolak hak perkawinan, maka pihak yang dirugikan diberi hak menurut undang-undang untuk menggugat cerai atas dasar itu saja.

  1. Izin Perceraian (Pasal 32 B)

Surat Keputusan Cerai dengan persetujuan bersama dapat diperoleh dengan alasan bahwa para pihak telah hidup berpisah selama satu tahun atau lebih, para pihak tidak dapat hidup bersama dan para pihak telah sepakat bersama bahwa perkawinan harus dibubarkan. Bagian 35 dari Undang-undang, bagaimanapun, memberi wewenang kepada Pengadilan untuk menolak keputusan perceraian. Oleh karena itu, sepenuhnya merupakan kebijaksanaan Pengadilan untuk mengabulkan atau menolak perceraian. Pembahasan lebih lanjut dapat dibaca pada topik berjudul ‘Kebijaksanaan Pengadilan Menolak Perceraian – Pasal 35’.

Related Posts