Alasan Mengapa Pembukaan UUD 1945 Tidak Dapat Diubah

Alasan Mengapa Pembukaan UUD 1945 Tidak Dapat Diubah – Tahukah kamu kenapa pembukaan undang undang dasar 1945 tidak dapat di amandemen oleh siapapun bahkan oleh MPR? Jika kamu belum mengetahui nya maka kamu telah tepat datang kemari, karena di tulisan kali ini akan menjelaskan mengenai beberapa macam alasan kenapa pembukaan di dalam uud 1945 tidak bisa di amandemen.

Oleh karena itu demi menambah pengetahuan kita mengenai amandemen uud 1945 ini marilah kita ulas secara lebih dalam lagi, agar kita semua paham apa saja alasan pembukaan uud 1945 ini tidak akan bisa diubah oleh MPR hasil pemilihan umum sekalipun. Seperti yang sudah dibahas pada artikel sebelumnya, kita telah mengetahui bahwasanya undang undang dasar 45 ini telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali, namun dari empat kali amandemen tersebut tidak ada satupun yang mengubah pembukaan dari UUD 1945 ini. Kenapa kah? Apakah pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ini begitu sangat sakral? Baiklah mari kita bahas secara terperinci dibawah ini.

Alasan Mengapa Pembukaan UUD 1945 Tidak Dapat Diubah adalah meski telah terjadi empat kali amandemen dan akan tetapi pembukaannya tidak dirubah adalah dikarenakan perubahan terhadap UUD 1945 ini dilakukan dengan kesepakatan dasar yang sebagai berikut ini :

  1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
  2. Tetap mempertahankan NKRI
  3. Memperkuat dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial
  4. Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 yang memuat hal normatif akan dimasukan ke batang tubuh (pasal pasal)
  5. Melakukan perubahan dengan cara addendum

Alasan Mengapa Pembukaan UUD 1945 Tidak Dapat Diubah

Selain itu, disebutkan di majalah Majelis terbitan MPR edisi Maret tahun 2014 disebutkan bahwa MPR yang merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah dan juga menetapkan UUD telah bersepakat bahwa pancasila adalah dasar negara dan juga ideologi negara indonesia yang telah final dan juga konstitusional. Oleh karena itu meskipun perubahan konstitusi dilakukan, MPR tidak akan mengubah pembukaan dari UUD 1945 karena pembukaan UUD 1945 memuat pancasila sebagai dasar negara indonesia.

Dan juga berdasarkan Tap MPRS no.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR, telah disebutkan bahwa :

Alasan Mengapa Pembukaan UUD 1945 Tidak Dapat Diubah

Untuk anda yang ingin melihat dokumen Tap MPRS no.XX/MPRS/1966, silahkan unduh disini : Tap MPRS no.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR.

Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945 adalah dasar dan juga sumber hukum dari batang tubuh Undang Undang 1945 itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah :

  • Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tidak boleh dirubah/diamandemen oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu, karena di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pancasila sebagai dasar dan ideologi negara indonesia. Jika pembukaan UUD 1945 dirubah maka sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri.

Nah itulah alasan kenapa selama ini meski telah berkali kali terjadi amandemen akan tetapi pembukaan dari undang undang dasar 1945 tidak dirubah sama sekali. semoga uraian diatas mengenai Alasan Mengapa Pembukaan UUD 1945 Tidak Dapat Diubah ini bermanfaat.

Artikel Lainnya :

4 Arti Penting Amandemen UUD 1945

4 Arti Penting Amandemen UUD 1945 – Terjadinya perubahan ada yang dilakukan dalam rangka mengatasi penyimpangan konstitusi yang terjadi dan ada juga yang memang dilakukan untuk mengubah beberapa pasal yang menyebabkan multi tafsir dan ini sangatlah merugikan karena menyebabkan kekuasaan dari kepala negara dan pemerintahan menjadi terlalu kuat. Bila ini terjadi maka sudah pasti dan kemungkinan besar akan terjadi penyalahgunaan dan juga penyelewengan terhadap kekuasaan yang hanya akan menguntungkan para pejabat dan akan sangat merugikan rakyat kebanyakan. Selain itu kehidupan demokrasi pun terancam, karena nilai nilai demokrasi tidak diterapkan secara maksimal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu juga nilai nilai hak asasi manusia banyak yang diabaikan, padahal sebagai negara hukum sudah sepatutnya negara indonesia menjunjung tinggi nilai dari Hak Asasi Manusia ini. Sehingga dampaknya, banyak sekali rakyat kecil yang dimana lahan atau tanahnya digusur oleh pemerintah tanpa bisa melakukan apapun. Dan juga pers tidak mempunyai kebebasan dalam memuat berita karena ditekan oleh pemerintah. sehingga kebebasan pers di masa sebelum terjadinya amandemen UUD 1945 ini terutama pada era sebelum reformasi ini sangatlah dibatasi.

Lalu apakah 4 Arti Penting Amandemen UUD 1945? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa konstitusi kita yaitu undang undang dasar 1945 ini telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen, peristiwa amandemen terhadap undang undang dasar 1945 ini terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002. Amandemen terhadap UUD 1945 ini dilakukan setelah terjadinya demo besar besaran oleh mahasiswa dan pemuda di jakarta serta berbagai wilayah indonesia lainnya, yang menuntut presiden soeharto untuk mundur dan dilakukan perubahan terhadap UUD 1945.

Tentu saja amandemen/perubahan Undang Undang Dasar 1945 ini memiliki arti yang sangat penting.
4 Arti Penting Amandemen UUD 1945

Untuk lebih jelasnya dan agar lebih mudah dalam memahami arti dari perubahan atau amandemen undang undang dasar 1945 ini, kami telah merangkum nya agar bisa mudah dipahami dan dimengerti sehingga tidak sulit untuk menghafalnya. Dan berikut inilah arti penting amandemen uud 1945.

  1. Untuk memperbaiki tatanan kehidupan negara yang lebih demokratis
  2. Membatasi kekuasaan dari presiden
  3. Mengembalikan lagi TNI/ABRI pada fungsi utamanya yaitu untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.
  4. Untuk memberikan perlindungan dan juga jaminan terhadap Hak Asasi Manusia serta juga hak warga negara

Dengan melakukan perubahan uud 1945 yang dilakukan oleh MPR (majelis permusyawaratan rakyat) diharapkan, kehidupan berbangsa dan bernegara di indonesia akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. karena pada era sebelumnya banyak sekali penyimpangan penyimpangan dan juga penyelewengan terhadap konstitusi republik indonesia yaitu uud 1945 yang beberapa diantara dikarenakan adanya pasal yang multi tafsir. Setelah dilakukan amandemen, pasal pasal yang multi tafsir ini dihilangkan sehingga kemungkinan adanya penyelewengan diharapkan bisa berkurang bahkan hilang. Seperti itulah 4 Arti Penting Amandemen UUD 1945.

Artikel Lainnya :

7 Tujuan Amandemen UUD 1945

7 Tujuan Amandemen UUD 1945 – Sudah tahukah apakah tujuan diadakan atau dilakukannya amandemen terhadap uud 1945. Seperti yang sudah dibahas pada artikel atau tulisan sebelumnya, bahwa undang undang dasar tahun 1945 ini pernah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan.

Tentu saja perubahan perubahan yang dilakukan terhadap undang undang dasar 1945 ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, sehingga dengan dilakukannya perubahan terhadap uud 1945 ini bisa mencapai tujuan yang telah dan ingin di cita citakan.

Pada era sebelum reformasi, terjadi banyak sekali penyimpangan di dalam pemerintahan. Beberapa diantaranya adalah karena ada pasal di dalam undang undang 1945 yang menyebabkan penafsiran yang berbeda atau multi tafsir. Sehingga berakibat kepada terlalu besarnya kewenangan yang dimiliki oleh presiden.

Dengan dimotori oleh para pemuda dan mahasiswa, maka MPR pada saat itu di dorong untuk melakukan amandemen terhadap undang undang 1945 agar hal hal seperti kewenangan presiden yang terlalu besar, tidak terjadi lagi. Dan juga diharapkan setelah adanya perubahan uud 1945 akan tercipta kehidupan yang lebih demokratis dan penghargaan terhadap nilai nilai HAM.

Tujuan dari adanya amandemen terhadap uud 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai hal hal yang akan dibahas di bawah ini.

Berikut telah kami rangkum, 7 Tujuan Amandemen UUD 1945 :

  1. Tatanan negara di dalam mencapai tujuan nasional seperti yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 dan juga untuk memperkokoh negara kesatuan republik indonesia (NKRI).
  2. Adanya jaminan dan juga pelaksanaan kedaulatan rakyat serta juga memperluas partisipasi rakyat agar bisa sesuai dengan paham demokrasi.
  3. Adanya jaminan dan juga pelaksanaan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban manusia yang juga merupakan sebuah syarat bagi suatu negara hukum.
  4. Tercipta penyelanggaraan negara yang demokratis dan juga modern melalui adanya sistem pembagian kekuasaan yang lebih tegas, adanya sistem saling mengawasi, saling mengimbangi dan transparan serta adanya pembentukan lembaga negara baru.
  5. Adanya jaminan konstitusional dan juga kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, menegakan etika, solidaritas serta moral dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa.
  6. Penyelenggaraan negara untuk eksistensi negara dan juga perjuangan negara dalam mewujudkan demokrasi.
  7. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan, aspirasi serta kepentingan negara dan bangsa.

Dari uraian diatas kita bisa mengambil poin poin penting bahwa tujuan terjadinya amandemen terhadap undang undang dasar 1945 ini memang demi kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara di indonesia, demi mewujudkan hal hal yang dimasa orde baru tidak bisa di dapatkan. Sehingga diharapkan setelah terjadinya amandemen atau perubahan UUD 1945 bisa tercipta sebuah kondisi yang lebih baik dari era sebelumnya. Begitulah poin dari ulasan kali ini mengenai 7 Tujuan Amandemen UUD 1945.

Artikel Lainnya :

Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Amandemen UUD 1945

Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Amandemen UUD 1945 – Ada alasan yang melatarbelakangi pemikiran perlunya amandemen UUD 1945 ini. Gerakan reformasi yang digerakan oleh mahasiswa dan juga pemuda terhadap keinginan adanya perubahan di segala bidang kehidupan yang terjadi pada mei 1998 ini menyebabkan adanya demonstrasi besar besaran di jakarta maupun di daerah lainnya sehingga menyebabkan presiden soeharto turun atau mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden indonesia yang terjadi pada tanggal 21 mei tahun 1998. Peristiwa ini terjadi disaat bangsa indonesia tengah mengalami krisis ekonomi yang sangat berat, sehingga membebani rakyat indonesia.

Era reformasi telah memberikan harapan bagi rakyat indonesia untuk terciptanya pemerintahan yang demokratis dan juga transparan serta juga memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dan juga untuk mewujudkan pemerintahan yang baik serta keinginan akan adanya kebebasan untuk berpendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi pada saat ini menuntut atau memperjuangkan beberapa hal yang ingin dicapai oleh oleh pemuda maupun mahasiswa, antara lain adalah sebagai berikut ini. Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Amandemen UUD 1945.

Tuntutan adanya reformasi, antara lain :

  • Mengamandemen UUD RI 1945
  • Dihapusnya doktrin dwifungsi ABRI
  • Dilakukan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM dan juga pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  • Desentralisasi atau otonomi daerah
  • Adanya kebebasan pers
  • Terwujudnya kehidupan demokrasi
    Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Amandemen UUD 1945

Gerakan reformasi ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kekurangan dan juga kelemahan yang ada. dan yang berhak ata berwenang mengubah UUD 1945 ini adalah MPR yang diatur di pasal 3 UUD 1945. Sedangkan pasal 37 UUD 1945 mengatur mengenai tata cara perubahan UUD bila MPR akan merubahnya. Dasar pemikiran dari perlunya amandemen UUD 1945 :

  1. Undang Undang 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang dimana bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR. sehingga berakibat tidak terjadinya proses saling mengawasi dan juga saling mengimbangi di antara institusi institusi ketatanegaraan.
  2. Undang Undang 1945 ini memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada presiden.
  3. Di Undang Undang 1945 ada pasal yang terlalu “luwes” sehingga menyebabkan adanya multi tafsir.
  4. Undang Undang 1945 ini juga terlalu banyak memberikan kewenangan pada presiden untuk mengatur hal penting dengan UU.
  5. Rumusan Undang Undang 1945 mengenai semangat penyelenggara belum lah cukup didukung oleh ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar mengenai supremasi hukum, kehidupan yang demokratis, penghormatan HAM, otonomi daerah dan juga pemberdayaan rakyat.

Diatas adalah latar belakang dan juga dasar pemikiran akan kenapa perlunya terjadi perubahan atau amandemen terhadap Undang Undang 1945. Diharapkan setelah terjadinya amandemen tersebut, bangsa indonesia bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis, pers yang tidak mengalami tekanan lagi, adanya penegakan terhadap hak asasi manusia dan lainnya. Sekian ulasan Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Amandemen UUD 1945 ini.

Artikel Lainnya :

4 Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia

4 Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia – Sejak merdeka setidaknya ada empat konstitusi yang pernah berlaku di bumi pertiwi ini. Perubahan konstitusi ini dikarenakan pemerintahan pada saat itu mengalami berbagai kejadian peristiwa serta pasang surut, sehingga terjadilah perubahan konstitusi yang diharapkan bisa sesuai dengan kondisi pada masa itu. Perjalanan sejarah dari bangsa indonesia ini mencatat bahwa sejak terjadinya proklamasi kemerdekaan pada 17 agustus tahun 1945, pemerintahan indonesia mengalami berbagai pasang surut. Kondisi ini bisa dilihat dari periodisasi perkembangan ketatanegaraan indonesia dari undang undang dasar yang digunakannya.

Sebagai warga negara indonesia, sudah sewajibanya kita mengetahui perjalanan sejarah yang terjadi dari sejak jaman dahulu hingga sekarang. Terutama yang menyangkut dengan konstitusi yang pernah digunakan atau berlaku di indonesia. Ini dimaksudkan agar kita paham dan juga tidak melupakan sejarah yang pernah terjadi di masa lalu dari bangsa indonesia ini, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari kejadian yang pernah terjadi di zaman dulu.

Dan inilah 4 Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia beserta periode nya :

  1. Masa berlakunya dari konstitusi pertama yaitu Undang Undang Dasar 1945 yang dimulai dari tanggal 18 agustus 1945 sampai 27 desember 1949.
  2. Masa berlakunya dari konstitusi kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dimulai pada tanggal 27 desember 1949 sampai 17 agustus 1950.
  3. Masa berlakunya dari konstitusi ketiga yaitu Undang Undang Sementara (UUDS) yang dimulai pada tanggal 17 agustus 1950 sampai 5 juli 1959.
  4. Masa berlakunya dari konstitusi ke empat yaitu UUD 1945 yang dimulai pada tanggal 5 juli 1959 sampai sekarang.
    4 Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia

Di dalam perkembangannya, konstitusi kita sekarang saat ini yaitu Undang Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali amandemen atau perubahan, yaitu sebagai berikut ini :

  1. Amandemen atau perubahan pertama terjadi pada tanggal 19 oktober tahun 1999
  2. Amandemen atau perubahan kedua terjadi pad atanggal 18 agustus tahun 2000
  3. Amandemen atau perubahan ketiga terjadi pada tanggal 9 november tahun 2001
  4. Amandemen atau perubahan keempat terjadi pada tanggal 10 agustus tahun 2002

Itulah beberapa konstitusi yang pernah berlaku di negara indonesia. perubahan dari satu konstitusi ke konstitusi nya dilakukan karena di dasarkan pada situasi dan kondisi yang tengah terjadi pada bangsa indonesia di pada saat itu. Seperti pada saat indonesia berubah menjadi republik indonesia serikat atau RIS, maka terjadilah perubahan konstitusi dari yang sebelumnya menganut konstitusi Undang Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS.

Selain itu, bahkan konstitusi yang kita anut sekarang ini yaitu UUD 45 pun pernah mengalami amandemen atau perubahan. Tercatat telah terjadi empat kali perubahan pada Undang Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001 dan juga pada tahun 2002. Begitulah pembahasan materi mengenai 4 Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia ini, semoga dengan adanya ulasan tentang konstitusi yang pernah digunakan oleh bangsa indonesia ini akan menambah ilmu wawasan kita semua.

Artikel Lainnya :

5 Klasifikasi Konstitusi Menurut Para Ahli

5 Klasifikasi Konstitusi Menurut Para Ahli – Beberapa orang yang berpendapat tentang ini adalah K.C. Wheare, C.F. Strong dan James Bryce. Para ahli di bidang hukum konstitusi atau tata negara ini mengatakan klasifikasi konstitusi berdasarkan pemikiran dan cara pandang mereka. Namun untuk kali ini, kita akan membahas pendapat dari KC Wheare saja. KC Wheare menuliskan pandangannya ini tentang klasifikasi konstitusi di dalam buku nya yang berjudul Modern Constitution. Semoga dengan penjabaran mengenai beberapa klasigikasi dari konstitusi ini bisa menambah pengetahun dan wawasan serta pemahaman kita mengenai konstitusi negara. Baiklah kita mulai saja pembahasan nya tentang materi kali ini, dan berikut adalah klasifikasi konstitusi :

1. Konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis : Atau didalam bahasa inggris nya written constitution and unwritten constitution. Konsitusi tertulis ini diartikan seperti akan hal nya hukum tertulis yang ada dalam undang undang. Sedangkan untuk konstitusi tidak tertulis didasarkan pada adat kebiasaan. Negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis ialah Kanada dan Inggris.

2. Konstitusi fleksibel dan rigid (Flexible and rigid constitution) : Konstitusi fleksibel ini ialah konstitusi yang memiliki ciri sebagai berikut ini ; (a) Memiliki sifat elastis yang artinya bisa disesuaikan dengan mudah. (b) dinyatakan serta dilakukan perubahan ialah mudah seperti mengubah undang undang.  Konstitusi Rigid ialah konstitusi yang memiliki ciri pokok ; (a) Memiliki derajat dan tingkat yang lebih tinggi. (b) Hanya bisa diubah dengan cara istimewa atau khusus.

3. Konstitusi derajat tinggi dan derajat tidak tinggi (supreme and not supreme constitution) : Konstitusi derajat tinggi iala konstitusi yang punya kedudukan tertinggi di dalam sebuah negara. Konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang  tidak mempunyai kedudukan seperti konstitusi derajat tinggi.
Klasifikasi Konstitusi Menurut Para Ahli

4. Konstitusi negara serikat dan negara kesatuan ( Federal and union constitution) : Bentuk dari sebuah negara akan sangat mempengaruhi konstitusi yang dianutnya, di dalam negara serikat ada pembagian kekuasaan diantara pemerintah federal dengan negara negara bagian dan ini telah di atur di dalam konstitusinya. Sedangkan di negara kesatuan,  pembagian kekuasaan seperti di atas tersebut tidak diatur di dalam konstitusinya, karena pada dasarnya semua kekuasaan ada di tangan pemerintah pusat. 5 Klasifikasi Konstitusi Menurut Para Ahli.

5. Konstitusi pemerintahan presidensil dan parlementer : atau dalam bahasa inggris president executive and parlementary constitution. Konstitusi presidensil memiliki ciri :

  • presiden mempunyai kekuasaan nominal sebagal kepala negara tapi juga mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan.
  • presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemilih.
  • presiden bukan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak bisa memerintahkan pemilu/pemilihan umum.

Konstitusi di dalam pemerintahan parlementer memiliki ciri :

  • anggota kabinet baik itu sebagian atau seluruhnya adalah dari anggota parlemen.
  • kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang dibentuk berdasarkan pada kekuatan yang menguasai parlemen.
  • presiden atas nasihat atau saran dari perdana menteri bisa membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.

Begitulah 5 Klasifikasi Konstitusi Menurut Para Ahli ini, semoga tulisan ini bermanfaat.

Artikel Lainnya :

Isi Konstitusi Secara Umum

Isi Konstitusi Secara Umum – Negara memiliki konstitusi tentunya ada tujuan pokok nya. Dan juga pastilah konstitusi ini memiliki isi yang memuat hal hal yang ingin diatur. Konstitusi adalah peraturan peraturan yang mengatur jalannya pemerintahan dan juga mengatur mengenai hak hak dari rakyat nya. Tapi apakah kita sudah tahu apa isi pokok yang terkandung di dalam konstitusi? Isi konstitusi ini adalah garis garis besar dari apa yang diatur oleh konstitusi. Untuk mengetahui mengenai apa saja sih isi dari konstitusi ini, pada kali ini kita akan membahas dan menjabarkan mengenai isi pokok dari konstitusi itu sendiri. Akan ada isi pokok dari konstitusi ini secara umum, dan akan ada pula bahasan mengenai isi pokok konstitusi menurut Bagir Manan dan juga Kuntana Magnar.

Dengan membahas mengenai isi konstitusi ini, semoga pemahaman kita mengenai konstitusi akan bertambah dan dengan bertambahnya pemahaman mengenai konstitusi ini, bisa membuat kita mudah dalam menghayati konstitusi dan juga mengamalkannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Isi konsitusi suatu negara secara umum ada 3. Dan berikut ini adalah Isi Konstitusi Secara Umum :

  1. Adanya jaminan terhadap HAM dan warga negaranya
  2. Ditetapkan nya sebuah susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
  3. Dan yang terakhir adalah ada pembatasan dan pembagian tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental

Dan ada lagi pendapat dari bagir manan serta kuntana magnar yang memiliki pendapat bahwa sebuah Undang Undang Dasar harus lah berisi point-point sebagai berikut ini :

  1. Dasar dasar terhadap jaminan hak hak dan juga kewajiban warga negara
  2. Dasar Dasar organisasi negara
  3. Dasar Dasar pembatasan dan pembagian kekuasaan diantara lembaga negaraIsi Konstitusi Secara Umum
  4. Adanya hal hal yang menyangkut identitas negara, seperti bahasa nasional dan bendera.

Dan selain beberapa hal diatas tersebut, ada beberapa hal lainnya lagi yang harus tercantum di dalam konstitusi antara lain adalah sebagai berikut ini : Konstitusi berisi pengaturan mengenai sistem ketatanegaraan, konstitusi juga mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik itu tugas dan wewenang nya, kedudukan dan susunan lembaga lembaga negara ataupun hubungan diantara satu dengan yang lainnya.

Rincian mengenai poin poin mengenai isi konstitusi diatas adalah isi pokok konstitusi secara umum yang berjumlah 3 buah, dan ada juga pendapat dari bagir manan serta kuntana magnar yang berisi 4 poin tentang isi konstitusi. Semoga pembahasan dan uraian mengenai konstitusi diatas tersebut bisa menambah wawasan kita semua, sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran di sekolah, di dalam proses menghayati konstitusi dan di dalam proses pengamalan isi konstitusi. Seperti kata pepatah bila tak kenal maka tak sayang, kenalilah konstitusi agar kita menjadi warga negara yang baik, Isi Konstitusi Secara Umum.

Artikel Lainnya :

3 Fungsi Konstitusi Bagi Suatu Negara

3 Fungsi Konstitusi Bagi Suatu Negara – Di dalam sebuah bangsa atau negara, tentunya konstitusi memiliki kegunaan. Konstitusi di setiap negara tentu saja berbeda beda. Konsitusi ialah sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa suatu kumpulan peraturan yang mengatur jalannya pemerintahan suatu negara. Tentu saja konstitusi ini adalah aspek penting di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, karena di dalam konstitusi terkandung peraturan peraturan yang mengatur tentang akan seperti apa atau bagaimana kah jalannya dari suatu pemerintahan di sebuah negara.

Lalu apakah fungsi konstitusi ini bagi sebuah bangsa atau negara? Tentu saja fungsinya cukup banyak dan sangatlah penting. Tanpa adanya konstitusi maka kemungkinan besar kehidupan bernegara dan juga pemerintahannya akan berjalan dengan tidak baik dan benar, dan bahkan mungkin akan jadi kacau balau. Selain itu konstitusi juga lah yang mengatur batasan atau aturan tentang presiden atau penguasa dalam bagaimana menjalankan pemerintahannya. Sebuah pemerintahan tidak bisa membuat dan menjalankan aturan dengan sesuka hatinya. Semua aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang berkuasa di suatu negara maka harus didasarkan atau beracuan pada konstitusi negara tersebut.

Dari point diatas saja kita sebenarnya sudah bisa sedikit mendapat bayangan terhadap betapa pentingnya konstitusi ini, lalu apakah 3 Fungsi Konstitusi Bagi Suatu Negara? Sebenarnya fungsi dari konstitusi ini tidak hanya tiga namun ada 6. fungsi konstitusi yaitu sebagai berikut :

  1. Dokumen Negara
  2. Piagam Kelahiran Baru
  3. Sumber Hukum Tertinggi
  4. Identitas Nasional
  5. Alat Pembatas Kekuasaan
  6. Pelindung Hak Asasi Manusia dan juga Kebebasan Warga Negara
    3 Fungsi Konstitusi Bagi Suatu Negara

Untuk lebih jelasnya mengenai arti atau bahasan mengenai 6 point dari fungsi konstitusi tersebut, pernah dibahas di artikel sebelumnya. Untuk lebih memahami dan mengetahui mengenai 6 point fungsi dari konstitusi diatas, silahkan baca ulasannya di artikel ini : Kedudukan dan Fungsi Konstitusi Bagi Negara.

Nah meski sebelumnya sudah pernah dibahas dan dijabarkan, kita bahas sedikit mengenai enam point fungsi konstitusi tersebut. Fungsi konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan berarti bahwa penguasa atau pemerintahan yang berjalandi suatu negara tidak bisa melakukan hal semena mena, atau menyalah gunakan kekuasaannya karena telah dibatasi oleh konstitusi. Seorang presiden pun tidak boleh melangkahi atau melanggar konstitusi, wewenang dari presiden telah tertuang di dalam konstitusi. Seperti apa hak nya dan seperti apa kewajiban dan juga wewenang dari presiden ini, semuanya telah diatur di dalam konstitusi. Maka dari itu, konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan ini bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang bisa menyebabkan seorang pemimpin atau penguasa menjadi seorang diktator bertangan besi. Sedikit ulasan mengenai 3 Fungsi Konstitusi Bagi Suatu Negara ini semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi kita semua.

Artikel Lainnya :

Unsur dan Tujuan Konstitusi

Unsur dan Tujuan Konstitusi – Ada nilai atau unsur yang dimiliki oleh konstitusi dan juga tentunya konstitusi ini memiliki tujuan. Lalu apa saja kah unsur unsur dan tujuan dari konstitusi ini? Untuk mengetahuinya lebih lanut, mari kita ikut pembahasan berikut ini. Diharapkan dengan bahasan kali ini mengenai konstitusi ini akan menambah pengetahuan dan juga pemahaman mengenai unsur konstitusi dan juga tujuan konstitusi.

Di dalam sebuah negara, pastilah terdapat konstitusi karena konstitusi adalah hal paling fundamental yang mengatur jalan nya sebuah pemerintahan. Selain itu konstitusi juga mengatur tugas atau pembagian wewenang/kekuasaan diantara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Indonesia memiliki konstitusi yaitu Undang Undang Dasar tahun 1945, maka undang undang 1945 inilah yang menjadi landasan atau acuan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Selain itu undang undang 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi dari negara indonesia. Lalu apakah Unsur dan Tujuan Konstitusi? Untuk lebih jelasnya, telah saya rangkum unsur konstitusi dan tujuan konstitusi dibawah ini, silahkan menyimak.

Unsur-unsur dari konstitusi adalah :

  1. Perwujudan dari perjanjian masyarakat, konstitusi ialah konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina dan negara dan pemerintahan yang akan mengaturnya.
  2. Piagam yang menjamin Hak Asasi Manusia dan warga negara nya serta penentuan terhadap batas batas hak dan kewajiban warga negara dan juga alat alat pemerintahan nya.
  3. Forma regimenis atau kerangka bangunan pemerintahan.

Tujuan dari konstitusi adalah :

  1. Memberikan batasan dan juga melakukan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
  2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri.
  3. Memberikan batasan ketetapan bagi penguasa di dalam menjalankan kekuasaan nya.

Unsur dan Tujuan Konstitusi
Diatas adalah unsur konstitusi dan tujuan konstitusi, masing masing memiliki tiga point. Seperti berdasarkan dari tujuan konstitusi diatas, konstitusi memiliki tujuan untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan politik dan juga melakukan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Selanjutnya adalah memberikan batasan ketetapan bagi penguasa itu sendiri dalam menjalankan kekuasaannya, pemberian batasan ini berguna agar penguasa tidak menjadi sewenang wenang terhadap rakyatnya atau menjadi diktator, karena kekuasaan yang terlampau powerfull atau tidak ada batasan kemungkinan besar akan mencipatakan pemimpin yang otoriter, karena setiap apa saja yang dilakukannya tidak dibatasi. Seperti di dalam mengambil keputusan atau melakukan kebijakan tertentu.

Selain itu, konstitusi adalah piagam yang menjamin hak asasi manusia dari rakyatnya. Maka setiap warga negara berhak hidup tanpa rasa takut akan ditindas, karena HAM nya telah dilindungi oleh konstitusi. Dan juga konstitusi ini mengatur hak dari rakyatnya serta juga kewajiban dari rakyatnya. Dan demikian itulah uraian Unsur dan Tujuan Konstitusi ini, semoga dengan penjabaran mengenai unsur konstitusi dan fungsi konstitusi ini bisa membantu kita dalam memahami arti penting dari konstitusi di dalam suatu negara.

Artikel Lainnya :

Kedudukan dan Fungsi Konstitusi Bagi Negara

Kedudukan dan Fungsi Konstitusi Bagi Negara – Di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa tentu saja konstitusi memiliki kedudukan tersendiri dan juga memiliki fungsi yang vital. Fungsi dari konstitusi ini sendiri sangatlah penting karena konstitusi lah yang mengatur mengenai kekuasaan dari pemerintahan dan juga hak hak apa saja yang dimiliki oleh rakyat. Konstitusi ialah sebuah keseluruhan sistem ketatanegaraan di suatu negara. Maka dari itu, konstitusi ini memiliki fungsi dan peran yang sangat penting di dalam kehidupan bernegara. Lalu apa konstitusi dari negara indonesia? Konstitusi dari bangsa indonesia ialah Undang Undang Dasar tahun 1945. Di dalam undang undang dasar 1945 ini lah terdapat hal yang sangat fundamental bagi negara kesatuan republik indonesia.

Konstitusi sendiri ialah sumber hukum tertinggi dari suatu negara, semua peraturan hukum yang ada harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi ini. Untuk lebih memahami lagi mengenai fungsi dan kedudukan dari konstitusi ini, marilah kita bahas lebih lanjut bahasan Kedudukan dan Fungsi Konstitusi Bagi Negara ini sehingga kita nantinya bisa lebih paham tentang konstitusi.

Baiklah dan inilah fungsi serta kedudukan konstitusi di dalam kehidupan bernegara :

  1. Dokumen Nasional : Konstitusi sebagai dokumen nasional (national document) mengandung perjanjian luhur yang didalamnya berisi kesepakatan2 tentang hukum, pendidikan, politik, ekonomi, kesejahteraan, kebudayaan dan aspek fundamental lainnya yang jadi tujuan dari negara.
  2. Piagam Kelahiran Baru : Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru (a birth certificate of new state) adalah bukti adanya pengakuan dari masyarakat internasional, termasuk juga untuk jadi bagian dari anggota perserikatan bangsa bangsa.
  3. Sumber Hukum tertinggi : Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi mengatur tujuan dan maksud dari terbentuknya negara dengan sistem administrasinya. Pengaturan ini dilakukan melalui adanya kepastian terhadap hukum yang terdapat di dalam pasal pasal konstitusi, kontrol sosial, unifikasi hukum nasional, dan memberikan legitimasi terhadap berdirinya berbagai lembaga negara, termasuk juga tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan diantara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
    Kedudukan dan Fungsi Konstitusi Bagi Negara
  4. Identitas Nasional : Konstitusi sebagai identitas nasional dan juga lambang persatuan, konstitusi juga menjadi sarana untuk memperlihatkan berbagai norma dan nilai dari suatu bangsa.
  5. Alat Pembatas Kekuasaan : Konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan berfungsi untuk membatasi kekuasaan dan juga mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah.
  6. Pelindung HAM dan Kebebasan Warga Negara : Ini artinya konstitusi sebagai pejawantahan dari suatu negara hukum dengan ciri ciri : persamaan di depan hukum, keadilan hukum dan nondiskriminatif, serta sosial dan keadilan moralitas.

Begitulah Kedudukan dan Fungsi Konstitusi Bagi Negara ini. Dengan mempelajari fungsi dan kedudukan dari konsitusi ini, semoga menambah lagi wawasan kita mengenai konstitusi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.

Artikel Lainnya :