Tugas Pokok Kepala Dusun

Tugas Pokok Kepala Dusun – Apa itu kepala dusun atau kadus? Kepala dusun adalah salah satu dari perangkat desa yang wewenangnya berada dibawah dari kepala desa. Sedangkan RT dan RW berada dibawah dari kepala dusun.

Tugas dari kepala dusun ini penting dan cukup banyak, karena bila kepala desa berhalangan maka kepala dusun lah yang wajib menggantikannya bila ada acara pernikahan, syukuran atau acara lainnya yang diadakan oleh warga di dusunnya. Bila 1 desa terdiri dari 3 dusun, maka kepala dusun nya ada 3 juga. Proses dari pemilihan dari kepala dusun ini dilaksanakan dengan cara diseleksi dan dipilih oleh perangkat desa.

Nah mungkin sebagian dari kita yang belum mengetahui seperti apa tugas dari kepala dusun ini? bila memang ternyata sebagian dari pembaca belum mengetahui mengenai tugas dari kepala dusun ini, marilah kita bahas secara lebih lanjut tentang segala perihal kepala dusun ini. Baiklah amri kita mulai saja pembahasan mengenai tugas kepala dusun.tugas pokok kepala dusun

Dan Tugas Pokok Kepala Dusun adalah sebagai berikut ini :

  1. Kepala Dusun/Kadus adalah perangkat desa yang kedudukannya sebagai pembantu dari kepala desa di wilayahnya
  2. Kepala Dusun/Kadus memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman dan juga pembangunan di wilayahnya
  3. Kepala Dusun/Kadus di dalam melaksanaan tugas dan kewajibannya, bertanggung jawab kepada Kades (kepala desa)
  4. Kepala Dusun bertugas untuk melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil oleh kepala desa di wilayahnya
  5. Kepala Dusun bertugas untuk juga membantu kepala desa di dalam berbagai kegiatan, seperti : pembinaan dan kerukunan warga serta penyuluhan
  6. Kepala Dusun bertugas juga untuk melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa

Begitulah tugas tugas pokok yang harus dijalankan oleh kepala dusun. Di dalam aspek  menjaga ketertiban, kenyamanan, ketentraman dan keamanan warga, kepala dusun adalah garda terdepan dalam kegiatasn pos kamling. Kepala dusun lah yang bertugas untuk mengecek ke lapangan apakah warga nya dari berbagai RW telah melaksanakan pos kamling/siskamling/ronda ini.

Dari uraian diatas saja kita sudah bisa mengetahui akan betapa pentingnya tugas dan wewenang dari kadus ini, dan juga perannya cukup sentral yaitu menjadi wakil kepala desa di dusunnya disaat kepala desa nya berhalangan untuk hadir. Oleh karena itu, kita harus mengetahui tugas dan fungsi dari kepala dusun ini, agar kita paham mengenai tata cara atau sistem pemerintahan di desa.

Selain itu kita juga harus mempelajari tugas dan wewenang dari perangkat desa lainnya agar sebagai warga yang baik, kita paham akan tugas dari perangkat desa dan kita bisa ikut mendorong para perangkat desa agar bisa bekerja dengan lebih baik lagi, begitulah Tugas Pokok Kepala Dusun ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Artikel Lainnya :

5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945

5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 – MPR punya kesepakatan di dalam merubah, amandemen atau melakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945. Belakangan ini, blog ini banyak membahas mengenai materi dari mata pelajaran PKn, karena memang materi tentang Undang Undang Dasar 1945 ini memang cukup banyak.

Selain itu, diharapkan juga pembaca sedikitnya bisa mengetahui hal hal yang berhubungan dengan undang undang dasar 1945. Sehingga sebagai warga yang hidup di dalam negara kesatuan republik indonesia bisa mengenal konstitusi nya sendiri yaitu undang undang dasar 1945, jangan sampai ada warga negara indonesia yang tidak mengetahui sama sekali mengenai konstitusi yang dianut oleh negara indonesia, bila ada masyarakat atau warga yang tidak tahu apa konstitusi dari indonesia, maka sangat lah miris sekali dan juga memalukan.

Nah maka dari itu, kita sebagai warga negara indonesia sudah seharusnya mengetahui mengenai UUD 1945, setelah mengetahui kemudian dipelajari, dihayati dan diamalkan di dalam kehidupan sehari hari tentang apa saja yang terkandung di dalam undang undang dasar 1945.

Berikut inilah penjelasan mengenai 5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 :

  1. Tidak mengubah pembukaan dari Undang Undang Dasar 1945
  2. Akan tetap mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
  3. Yang ketiga adalah, mempertegas sistem pemerintahan presidensial
  4. Penjelasan dari Undang Undang Dasar 1945 yang memuat hal hal yang normatif makan akan dimasukan ke dalam batang tubuh (pasal pasal)
  5. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara addendum

Itulah 5 kesepakatan dasar di dalam melakukan amandemen terhadap undang undang dasar 1945. Inti pertama dari kesepakatan dasar diatas adalah yaitu tidak boleh mengubah pembukaan dari UUD 1945. Yang kedua adalah meski UUD 1945 diamandemen, akan tetapi tetap akan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia.

5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945

Yang ketiga adalah mempertegas atau memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Yang ke empat adalah bahwa hal hal yang normatif yang ada di Undang Undang Dasar 1945 akan dijelaskan di dalam pasal pasal atau batang tubuh. Yang kelima adalah bahwa amandemen terhadap UUD 1945 akan dilakukan dengan cara addendum.

Demikianlah ke lima poin dari kesepakatan MPR di dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Pembukaan dari undang undang dasar 1945 tidak boleh dirubah karena di dalamnya menguat pancasila yang merupakan dasar dari negara indonesia dan bila pembukaan undang undang dasar 1945 dirubah maka sama saja dengan membubarkan negara kesatuan republik indonesia.

Itulah alasan dibalik tidak boleh nya UUD 1945 dirubah oleh siapapun juga. Semoga dengan pembahasan ini, pengetahuan dan juga wawasan kita mengenai 5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 bisa bertambah. Sehingga kita mengetahui apa saja prosedur, tata cara dan kesepakatan apa yang harus dipatuhi saat akan melakukan perubahan atau amandemen dari UUD 1945. Karena perubahan terhadap UUD 1945 tidak bisa dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan atau seenaknya saja.

Artikel Lainnya :

Dasar Hukum Perubahan UUD 1945

Dasar Hukum Perubahan UUD 1945 – MPR melakukan amandemen UUD 1945 tentu harus ada landasan hukumnya. Dan apakah landasan hukum untuk merubah undang undang dasar 1945 ini? Pada artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai prosedur dan juga tata cara dalam melakukan perubahan atau amandemen undang undang dasar 1945.

Dan untuk kali ini, kita akan membahas mengenai dasar hukum dari amandemen yang dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat. Kita sebagai warga negara indonesia wajib hukumnya untuk mengetahui mengenai landasan hukum yang mengatur tata cara perubahan undang undang dasar 1945 ini. Tentunya ini dimaksudkan agar kita mengetahui dan paham bagaimana cara kerja dari MPR dalam mengamandemen UUD 1945 ini.

Sehingga diharapkan nantinya kita tidak menjadi buta sama sekali atau tidak mengetahui tata cara mengamandemen UUD 1945. Bila sampai semua warga negara indonesia tidak mengetahui landasan hukum untuk merubah UUD 1945. Tentulah sangat bahaya sekali, berarti UUD 1945 sudah jarang dipahami, diresapi dan di implementasikan di kehidupan sehari hari dari rakyat indonesia.

Nah marilah kita bahas mengenai Dasar Hukum Perubahan UUD 1945 ini, berikut adalah landasan hukum dari merubah UUD 1945 :

  1. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa MPR lah yang berwenang untuk merubah dan juga menetapkan Undang Undang Dasar.
  2. Pasal 37 Undang Undang Dasar 1945
  3. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999
  4. Ketetapan MPR nomor IX/MPR/2000
  5. Ketetapan MPR nomor XI/MPR/2001

Mari kita bahas ke lima point dari landasan hukum dalam merubah UUD 1945 diatas tersebut. Untuk penjelasan poin kedua bisa dilihat di gambar dibawah ini :

Dasar Hukum Perubahan UUD 1945

Begitulah landasan hukum atau dasar hukum bagi majelis permusyawaratan rakyat di dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap undang undang dasar 1945. Bila MPR melakukan perubahan tanpa ada landasan hukum maka itu tidak boleh karena inkonstitusional.

Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Undang Undang Dasar 1945 ini sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, pada tahun 2001 dan pada tahun 2002. Perubahan tersebut dilakukan setelah terjadinya gelombang besar penolakan terhadap presiden soeharto pada saat itu yang kemudian mengundurkan diri dari jabatan presiden republik indonesia.

Perubahan di dalam undang undang dasar 1945 ini diantaranya adalah untuk menghapus beberapa pasal yang menyebabkan multi tafsir, sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi pasal karet yang bisa disalahgunakan. Dan begitulah bahasan dari landasan hukum perubahan UUD 1945 ini.

Semoga dengan mempelajari hal ini maka pengetahuan dan wawasan kita akan bertambah, terutama di dalam bidang ketatanegaraan, sehingga kita nantinya bisa menjadi warga negara yang baik dan juga bisa mengawasi para anggota lembaga MPR, DPR maupun Presiden.

Demikian Dasar Hukum Perubahan UUD 1945, semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. sekian dan terima kasih.

Artikel Lainnya :

Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945

Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945 – Tentu saja ada proses dalam merubah atau amandemen undang undang dasar tahun 1945. Apa sajakah dan bagaimanakah cara untuk merubah atau mengamandemen UUD 45 ini?

Di dalam kehidupan ketatanegaraan segala sesuatunya tidak lah boleh dilakukan dengan sembarangan atau asal-asalan, semuanya harus dilakukan berdasarkan landasan hukum atau aturan yang ada, karena bila dilakukan dengan asal – asalan alias tidak berdasarkan hukum maka bisa dikenai hukuman karena melakukan hal yang inkonstitusional. Inkonstitusional ini adalah segala tindakan yang tidak berlandaskan pada undang undang dasar atau pun undang undang.

Maka dari itu sedari dini,  kita harus mengetahui dan mempelajari tentang tata cara amandemen UUD 1945, sehingga bila MPR melakukan perubahan yang inkonstitusional, kita bisa mengetahuinya. Sebagai warga negara indonesia yang baik, kita rakyat indonesia harus melakukan fungsi pengawasan baik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Agar kedua lembaga tersebut tidak melakukan hal yang merugikan rakyat atau melanggar hukum. Lalu apa sajakah Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945 ini? Mari kita bahas secara lebih terperinci di bawah ini.

Untuk mengubah UUD 1945 maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yang harus dipenuhi tersebut adalah ketentuan pasal 37, yaitu :

  1. Usul atau ide terhadap amandemen pasal pasal dalam UUD bisa diagendakan di dalam sidang MPR bila diajukan paling sedikit oleh 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  2. Semua usul amandemen pasal UUD haruslah diajukan secara tertulis dan juga ditunjukan dengan jelas bagian bagian mana yang hendak diajukan dan diusulkan untuk dirubah beserta alasannya.
  3. Untuk mengubah pasal UUD, sidang di MPR paling minimal harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  4. Putusan untuk amandemen/mengubah pasal UUD dilakukan berdasarkan persetujuan sekurang kurangnya 50% ditambah 1 anggota DPR.
  5. Dan khusus mengenai bentuk NKRI, tidak bisa dilakukan amandemen atau perubahan.

Screenshot_1

Nah itulah 5 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengubah atau melakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945. Bila ke lima syarat diatas tidak bisa dipenuhi, maka tidak boleh dilakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar. untuk lebih jelas nya, telah kita siapkan bagan dari bagaimana proses terjadinya perubahan UUD 1945 ini.

Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945 2

Semoga gambar diatas cukup jelas, sehingga bisa dan mudah dipahami. Perubahan undang undang dasar 1945 ini memang tidak bisa dilakukan sembarangan atau seenaknya saja melainkan harus melalui proses, prosedur dan tata cara yang telah diatur oleh pasal 37.

Di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan ketatanegaraan semua hal diatur di dalam Undang Undang, agar terjadi ketertiban hukum. Sehingga segala sesuatunya tidak bisa dilakukan sesuka hati atau semaunya saja, semua hal termasuk perubahan di dalam UU harus melalui proses dan tata cara yang benar. Demikian Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945 ini, semoga menambah wawasan.

Artikel Lainnya :