Tugas Pokok Kepala Dusun

Tugas Pokok Kepala Dusun – Apa itu kepala dusun atau kadus? Kepala dusun adalah salah satu dari perangkat desa yang wewenangnya berada dibawah dari kepala desa. Sedangkan RT dan RW berada dibawah dari kepala dusun.

Tugas dari kepala dusun ini penting dan cukup banyak, karena bila kepala desa berhalangan maka kepala dusun lah yang wajib menggantikannya bila ada acara pernikahan, syukuran atau acara lainnya yang diadakan oleh warga di dusunnya. Bila 1 desa terdiri dari 3 dusun, maka kepala dusun nya ada 3 juga. Proses dari pemilihan dari kepala dusun ini dilaksanakan dengan cara diseleksi dan dipilih oleh perangkat desa.

Nah mungkin sebagian dari kita yang belum mengetahui seperti apa tugas dari kepala dusun ini? bila memang ternyata sebagian dari pembaca belum mengetahui mengenai tugas dari kepala dusun ini, marilah kita bahas secara lebih lanjut tentang segala perihal kepala dusun ini. Baiklah amri kita mulai saja pembahasan mengenai tugas kepala dusun.tugas pokok kepala dusun

Dan Tugas Pokok Kepala Dusun adalah sebagai berikut ini :

  1. Kepala Dusun/Kadus adalah perangkat desa yang kedudukannya sebagai pembantu dari kepala desa di wilayahnya
  2. Kepala Dusun/Kadus memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman dan juga pembangunan di wilayahnya
  3. Kepala Dusun/Kadus di dalam melaksanaan tugas dan kewajibannya, bertanggung jawab kepada Kades (kepala desa)
  4. Kepala Dusun bertugas untuk melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil oleh kepala desa di wilayahnya
  5. Kepala Dusun bertugas untuk juga membantu kepala desa di dalam berbagai kegiatan, seperti : pembinaan dan kerukunan warga serta penyuluhan
  6. Kepala Dusun bertugas juga untuk melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa

Begitulah tugas tugas pokok yang harus dijalankan oleh kepala dusun. Di dalam aspek  menjaga ketertiban, kenyamanan, ketentraman dan keamanan warga, kepala dusun adalah garda terdepan dalam kegiatasn pos kamling. Kepala dusun lah yang bertugas untuk mengecek ke lapangan apakah warga nya dari berbagai RW telah melaksanakan pos kamling/siskamling/ronda ini.

Dari uraian diatas saja kita sudah bisa mengetahui akan betapa pentingnya tugas dan wewenang dari kadus ini, dan juga perannya cukup sentral yaitu menjadi wakil kepala desa di dusunnya disaat kepala desa nya berhalangan untuk hadir. Oleh karena itu, kita harus mengetahui tugas dan fungsi dari kepala dusun ini, agar kita paham mengenai tata cara atau sistem pemerintahan di desa.

Selain itu kita juga harus mempelajari tugas dan wewenang dari perangkat desa lainnya agar sebagai warga yang baik, kita paham akan tugas dari perangkat desa dan kita bisa ikut mendorong para perangkat desa agar bisa bekerja dengan lebih baik lagi, begitulah Tugas Pokok Kepala Dusun ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Artikel Lainnya :

Incoming search terms:

  • alur kades kadus rt dan rw
  • kepala dusun
  • perangkat pos ronda

5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945

5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 – MPR punya kesepakatan di dalam merubah, amandemen atau melakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945. Belakangan ini, blog ini banyak membahas mengenai materi dari mata pelajaran PKn, karena memang materi tentang Undang Undang Dasar 1945 ini memang cukup banyak.

Selain itu, diharapkan juga pembaca sedikitnya bisa mengetahui hal hal yang berhubungan dengan undang undang dasar 1945. Sehingga sebagai warga yang hidup di dalam negara kesatuan republik indonesia bisa mengenal konstitusi nya sendiri yaitu undang undang dasar 1945, jangan sampai ada warga negara indonesia yang tidak mengetahui sama sekali mengenai konstitusi yang dianut oleh negara indonesia, bila ada masyarakat atau warga yang tidak tahu apa konstitusi dari indonesia, maka sangat lah miris sekali dan juga memalukan.

Nah maka dari itu, kita sebagai warga negara indonesia sudah seharusnya mengetahui mengenai UUD 1945, setelah mengetahui kemudian dipelajari, dihayati dan diamalkan di dalam kehidupan sehari hari tentang apa saja yang terkandung di dalam undang undang dasar 1945.

Berikut inilah penjelasan mengenai 5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 :

  1. Tidak mengubah pembukaan dari Undang Undang Dasar 1945
  2. Akan tetap mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
  3. Yang ketiga adalah, mempertegas sistem pemerintahan presidensial
  4. Penjelasan dari Undang Undang Dasar 1945 yang memuat hal hal yang normatif makan akan dimasukan ke dalam batang tubuh (pasal pasal)
  5. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara addendum

Itulah 5 kesepakatan dasar di dalam melakukan amandemen terhadap undang undang dasar 1945. Inti pertama dari kesepakatan dasar diatas adalah yaitu tidak boleh mengubah pembukaan dari UUD 1945. Yang kedua adalah meski UUD 1945 diamandemen, akan tetapi tetap akan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia.

5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945

Yang ketiga adalah mempertegas atau memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Yang ke empat adalah bahwa hal hal yang normatif yang ada di Undang Undang Dasar 1945 akan dijelaskan di dalam pasal pasal atau batang tubuh. Yang kelima adalah bahwa amandemen terhadap UUD 1945 akan dilakukan dengan cara addendum.

Demikianlah ke lima poin dari kesepakatan MPR di dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Pembukaan dari undang undang dasar 1945 tidak boleh dirubah karena di dalamnya menguat pancasila yang merupakan dasar dari negara indonesia dan bila pembukaan undang undang dasar 1945 dirubah maka sama saja dengan membubarkan negara kesatuan republik indonesia.

Itulah alasan dibalik tidak boleh nya UUD 1945 dirubah oleh siapapun juga. Semoga dengan pembahasan ini, pengetahuan dan juga wawasan kita mengenai 5 Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 bisa bertambah. Sehingga kita mengetahui apa saja prosedur, tata cara dan kesepakatan apa yang harus dipatuhi saat akan melakukan perubahan atau amandemen dari UUD 1945. Karena perubahan terhadap UUD 1945 tidak bisa dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan atau seenaknya saja.

Artikel Lainnya :

Incoming search terms:

  • kesepakatan dasar perubahan uud
  • kesepakatan perubahan undang undang
  • melakukan perubahan terhadap pembukaan uud 194 adalah sama halnya dengan

Dasar Hukum Perubahan UUD 1945

Dasar Hukum Perubahan UUD 1945 – MPR melakukan amandemen UUD 1945 tentu harus ada landasan hukumnya. Dan apakah landasan hukum untuk merubah undang undang dasar 1945 ini? Pada artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai prosedur dan juga tata cara dalam melakukan perubahan atau amandemen undang undang dasar 1945.

Dan untuk kali ini, kita akan membahas mengenai dasar hukum dari amandemen yang dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat. Kita sebagai warga negara indonesia wajib hukumnya untuk mengetahui mengenai landasan hukum yang mengatur tata cara perubahan undang undang dasar 1945 ini. Tentunya ini dimaksudkan agar kita mengetahui dan paham bagaimana cara kerja dari MPR dalam mengamandemen UUD 1945 ini.

Sehingga diharapkan nantinya kita tidak menjadi buta sama sekali atau tidak mengetahui tata cara mengamandemen UUD 1945. Bila sampai semua warga negara indonesia tidak mengetahui landasan hukum untuk merubah UUD 1945. Tentulah sangat bahaya sekali, berarti UUD 1945 sudah jarang dipahami, diresapi dan di implementasikan di kehidupan sehari hari dari rakyat indonesia.

Nah marilah kita bahas mengenai Dasar Hukum Perubahan UUD 1945 ini, berikut adalah landasan hukum dari merubah UUD 1945 :

  1. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa MPR lah yang berwenang untuk merubah dan juga menetapkan Undang Undang Dasar.
  2. Pasal 37 Undang Undang Dasar 1945
  3. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999
  4. Ketetapan MPR nomor IX/MPR/2000
  5. Ketetapan MPR nomor XI/MPR/2001

Mari kita bahas ke lima point dari landasan hukum dalam merubah UUD 1945 diatas tersebut. Untuk penjelasan poin kedua bisa dilihat di gambar dibawah ini :

Dasar Hukum Perubahan UUD 1945

Begitulah landasan hukum atau dasar hukum bagi majelis permusyawaratan rakyat di dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap undang undang dasar 1945. Bila MPR melakukan perubahan tanpa ada landasan hukum maka itu tidak boleh karena inkonstitusional.

Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Undang Undang Dasar 1945 ini sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, pada tahun 2001 dan pada tahun 2002. Perubahan tersebut dilakukan setelah terjadinya gelombang besar penolakan terhadap presiden soeharto pada saat itu yang kemudian mengundurkan diri dari jabatan presiden republik indonesia.

Perubahan di dalam undang undang dasar 1945 ini diantaranya adalah untuk menghapus beberapa pasal yang menyebabkan multi tafsir, sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi pasal karet yang bisa disalahgunakan. Dan begitulah bahasan dari landasan hukum perubahan UUD 1945 ini.

Semoga dengan mempelajari hal ini maka pengetahuan dan wawasan kita akan bertambah, terutama di dalam bidang ketatanegaraan, sehingga kita nantinya bisa menjadi warga negara yang baik dan juga bisa mengawasi para anggota lembaga MPR, DPR maupun Presiden.

Demikian Dasar Hukum Perubahan UUD 1945, semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. sekian dan terima kasih.

Artikel Lainnya :

Incoming search terms:

  • dasar hukum amandemen
  • dasar hukum perubahan uud 1945
  • hukum dibawah uud1945

Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945

Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945 – Tentu saja ada proses dalam merubah atau amandemen undang undang dasar tahun 1945. Apa sajakah dan bagaimanakah cara untuk merubah atau mengamandemen UUD 45 ini?

Di dalam kehidupan ketatanegaraan segala sesuatunya tidak lah boleh dilakukan dengan sembarangan atau asal-asalan, semuanya harus dilakukan berdasarkan landasan hukum atau aturan yang ada, karena bila dilakukan dengan asal – asalan alias tidak berdasarkan hukum maka bisa dikenai hukuman karena melakukan hal yang inkonstitusional. Inkonstitusional ini adalah segala tindakan yang tidak berlandaskan pada undang undang dasar atau pun undang undang.

Maka dari itu sedari dini,  kita harus mengetahui dan mempelajari tentang tata cara amandemen UUD 1945, sehingga bila MPR melakukan perubahan yang inkonstitusional, kita bisa mengetahuinya. Sebagai warga negara indonesia yang baik, kita rakyat indonesia harus melakukan fungsi pengawasan baik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Agar kedua lembaga tersebut tidak melakukan hal yang merugikan rakyat atau melanggar hukum. Lalu apa sajakah Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945 ini? Mari kita bahas secara lebih terperinci di bawah ini.

Untuk mengubah UUD 1945 maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yang harus dipenuhi tersebut adalah ketentuan pasal 37, yaitu :

  1. Usul atau ide terhadap amandemen pasal pasal dalam UUD bisa diagendakan di dalam sidang MPR bila diajukan paling sedikit oleh 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  2. Semua usul amandemen pasal UUD haruslah diajukan secara tertulis dan juga ditunjukan dengan jelas bagian bagian mana yang hendak diajukan dan diusulkan untuk dirubah beserta alasannya.
  3. Untuk mengubah pasal UUD, sidang di MPR paling minimal harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  4. Putusan untuk amandemen/mengubah pasal UUD dilakukan berdasarkan persetujuan sekurang kurangnya 50% ditambah 1 anggota DPR.
  5. Dan khusus mengenai bentuk NKRI, tidak bisa dilakukan amandemen atau perubahan.

Screenshot_1

Nah itulah 5 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengubah atau melakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945. Bila ke lima syarat diatas tidak bisa dipenuhi, maka tidak boleh dilakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar. untuk lebih jelas nya, telah kita siapkan bagan dari bagaimana proses terjadinya perubahan UUD 1945 ini.

Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945 2

Semoga gambar diatas cukup jelas, sehingga bisa dan mudah dipahami. Perubahan undang undang dasar 1945 ini memang tidak bisa dilakukan sembarangan atau seenaknya saja melainkan harus melalui proses, prosedur dan tata cara yang telah diatur oleh pasal 37.

Di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan ketatanegaraan semua hal diatur di dalam Undang Undang, agar terjadi ketertiban hukum. Sehingga segala sesuatunya tidak bisa dilakukan sesuka hati atau semaunya saja, semua hal termasuk perubahan di dalam UU harus melalui proses dan tata cara yang benar. Demikian Prosedur dan Tata Cara Perubahan UUD 1945 ini, semoga menambah wawasan.

Artikel Lainnya :

Incoming search terms:

  • cara amandemen uud
  • faktor faktor dalam perubahan uud 45
  • JELASKAN proses AMANDEMEN uud 1945
  • mekanisme perubahan uud menurut pasal
  • prosedur perubahan amandemen
  • tata cara perubahan uud menurut pasal 37 uud 1945
  • tata cara perubahana uud 1945

Soal jawaban essay pemerintah pusat dan daerah

 

c. Pengembangansistempertahanandanpersenjataan.

2.     Berikan contoh peran warga dalam membantu pelaksanaan wewenang pemerintah pusat dalam masalah agama!

Jawab:

Dalam membantu dan mendukung pelaksanaan wewenang pemerintah pusat dalam hal agama, misalnya sebagai berikut

a. Selalu menjaga kerukunan antarumat beragama. [adsense1]

b. Menghormati perbedaan agama.

c. Mengembangkan sikap saling menolong baik sesama umat beragama maupun antarumat beragama.

3.     Identifikasikan tugas presiden dalam bidang legislative!

Jawab:

Tugas presiden dalam bidang legislatif seperti yang tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain sebagai berikut.

a.     Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, ”Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

b.     b. Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi, ”Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkanperaturanpemerintahsebagaipengganti undang-undang.”

4.     Berikan beberapa alasan pembagian kewenangan pemerintahan Indonesia!

Jawab:

a. Untuk memberi kesempatan daerah untuk berkembang.

b. Untuk memeratakan kesejahteraan.

c. Untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

5.     Sebutkan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat tanpa campur tangan pemerintah daerah!

Jawab:

a.     Politik luar negeri

b.     Pertahanan

c.      Keamanan

d.     Yustisi

e.     Moneter

f.       Fiscal nasional

g.     Agama

6.     Terangkan perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom!

Jawab:

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Sedangkan daerah otonom adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

7.     Jelaskan yang dimaksud dengan desentralisasi!

Jawab:

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

8.     Terangkan pengertian tugas pembantuan!

Jawab :

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewe- nangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Soal jawab Essay Hak asasi manusia

Karena Negara ini Negara hukum. Semua dibatasi oleh hukum, melanggar hak orang lain dan memperjuangkan hak sendiri sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi.

2. Sebutkan Undung-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia !
Jawab:
1) UU. No. 39/1999, tentang Hak asasi manusia
2) UU. No. 10/1999, tentang pers
3) UU. No. 9/1998, tentang kemerdekaan menyatakan pendapat
4) UU. No 26/2000, tentang pengadilan HAM [adsense1]

3. Sebutkan hambatan dan tantangan dalam penegakkan HAM !
Jawab:
Tantangan dan hambatan dalam penegakkan HAM yaitu:
1) Masalah ketertiban dan keamanan social
2) Rendahnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki orang lain
3) Terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada
4) Adanya dikotomi antara individualism dan kolektivisme
5) Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegakan hukum
6) Pemahaman belum merata, baik kalangan sipil maupun kalangan militer
7) Belum adanya kesepakatan pada tatanan konsep HAM antara aliran universalisme dengan partikularisme

4. Jelaskan yang anda ketahui mengenai Atlantic Charter !
Jawab:
Atlantic charter atau Piagam Atlantik adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan presiden Amerika Serikat diatas kapal perang kerajaan Inggris.

5. Sebutkan kegiatan yang dilakukan Komisi Nasional HAM dalam rangka menegakkan hak asasi manusia di Indonesia!
Jawab:
1) Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional
2) Mengkaji berbagai instrument PBB tentang HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan meratifikasinya
3) Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta member pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintah Negara mengenai pelaksanaan HAM
4) Melaksanakan kerjasama ragional dan internasional dalam rangka ,mengajukan dan melindungi HAM

6. Sebutkan minimal 4 bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam memajukan dan menegakkan hak asasi manusia !
1) Pembentukkan komnas HAM pada tahun 1993
2) Dimasukannya materi HAM dalam kurikulum sekolah
3) Diratifikasikannya beberapa instrument hukum HAM sedunia
4) Pengesahan UU. No. 39/1999, tentang HAM
5) Penambahan pasal-pasal khusus mengenai HAM dalam amandemen UUD 1945/2000

7. Apa tujuan advokasi terhadap hak asasi manusia?
Jawab:
Tujuan advokasi terhadap HAM adalah untuk mengubah lembaga-lembaga masyarakat dengan menegakkan keadilan dan kesetaraan untuk memperoleh akses dari tuntutan pengembalian keputusan.

8. Jelaskan definisi Hak asasi manusia menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999!
Jawab:
HAM menurut UU. No. 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

9. Jelaskan HAM bersifat universal !
Jawab:
HAM bersifat universal artinya penerapannya tidak mengenali batasan-batasan, mau itu bersifat kewarganegaraan, kewilayahan ataupun yg lainnya.

10. Jelaskan secara singkat mengenai Magna Charta !
Jawab:
Magna Charta yaitu piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John, dari kekuasaan absolute.

Soal jawaban revolusi menegakkan NKRI

Berikut usaha untuk menembus blokade ekonomi Belanda, yang dilakukan pemerintah Indonesia.
a. Usaha yang Bersifat Politis Indonesiamengirimkanbantuanberassebanyak 500.000 ton dengan harga yang sangat murah kepada India. Sebagai imbalannya, India mengirimkan bahan pakaian yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Usaha pemerintah ini berhasil, India menjadi negara Asia pertama yang paling aktif membantu Indonesia dalam perjuangan diplomatik di forum internasional.[adsense1]

b. Usaha yang Bersifat Ekonomis Pemerintah Indonesia mengadakan hubungan langsung dengan luar negeri, usaha ini dirintis olehBankingand Trading Corporation (BTC). BTC berhasil melakukan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (Isbrabsten Inc) yang bersedia membeli barang ekspor Indonesia. Pemerintah Indonesia juga membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia Office (Indoff). Indoff secara resmi memperjuangkan kepentingan politik luar negeri Indonesia, sedangkan secara rahasia, Indoff mengendalikan kegiatan penembusan blokade ekonomi Belanda dan usaha perdagangan barter. Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilannya di luar negeri yang disebut dengan Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayeng Prawiro. Tugas pokok KPULN adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang. Tokoh yang terkenal dalam usaha menembus blokade adalah John Lie, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas.
c. Kas Negara dalam Keadaan Kosong Pajak dan bea masuk pada awal kemerdekaan sangat sedikit sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak seimbang dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada produksi pertanian. Berkat adanya dukungan dari para petani, pemerintah Republik Indonesia masih bisa bertahan, walaupun kondisi ekonomi sangat buruk.

2. Bagaimana hasil konferensi ekonomi I yang dilakukan pada bulan Februari 1946?
Jawaban:
Hasil yang dicapai dalam Konferensi Ekonomi I adalah penghapusan secara berangsur sistem ekonomi Perang Jepang yang bersifat desentralisasi, diganti dengan sistem sentralisasi. Badan Pengurus Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (BPPM). BPPM dipimpin oleh dr. Sudarsono dan di bawah peng- awasan Kementerian Kemakmuran.

3. Mengapa kemenangan pertempuran di Ambarawa mempunyai arti penting?
Jawaban:
Kemenangan pertempuran di Ambarawa tersebut mempunyai arti penting karena apabila musuh berhasil menguasai Ambarawa, akan mengancam tiga kota sekaligus, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta sebagai Markas Tertinggi TKR.

4. Kemukakan beberapa hasil perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 !
Jawaban:
Berikut adalah beberapa hasil Perjanjian Renville.
a. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS.
b. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dengan Belanda dalam uni Indonesia-Belanda.
c. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat me nyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
d. Republik Indonesia merupakan negarabagian dalam RIS.
e. Antara enam bulan sampai satu tahun akan diadakan pemilu untuk membentuk konstituante RIS.
f. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah kantung) harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.

5. Bagaimana hasil Konferensi Inter-Indonesia I di Yogyakarta dalam bidang militer ?
Jawaban:
a. Angkatan Perang RIS (APRIS) adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah panglima tertinggi APRIS.
b. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.
c. APRIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan intinya angkatan perang Republik Indonesia, bersama-sama dengan orang Indonesia yang tergabung dalam KNIL, ML, KM, dan Territoriale Bataljons.
d. Pada masa permulaan RIS, menteri perta- hanan dapat merangkap sebagai panglima besar APRIS.

Soal jawaban Pembentukkan NKRI dan Kelengkapan negara

a. Pembukaan (Mukadimah) yang meliputi empat alinea.
b. Batang dari tubuh UUD yang merupakan isi dan terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
c. Penjelasan UUD yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

2. Bagaimana hasil sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945? [adsense1]
Jawaban:
Hasil sidang kedua PPKI adalah sebagai berikut.
a. Menetapkan dua belas kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintahan.
b. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi.

3. Kemukakan susunan pengurus KNIP !
Jawaban:
Berikut susunan pengurus KNIP.
Ketua : Kasman Singodimejo
Wakil ketua I : M. Sutarjo Kartohadikusumo
Wakil ketua II : Johannes Latuharhary
Wakil ketua III : Adam Malik

4. Pada rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945, wakil presiden republic Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor X. kemukakan isi keputusan nomor X tersebut !
Jawaban:
a. Sebelum terbentuk MPR dan DPR, KNIP disertai kekuasaan legislatif (membuat undang-undang) dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
b. Berhubung gentingnya keadaan, pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP).

5. Pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat politik yang ditandatangani oleh wakil presiden republic Indonesia. Kemukakan isi maklumat politik tersebut!
Jawaban:
a. Pemerintah menghendaki adanya partai- partai politik karena partai politik itu dapat membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.
b. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilak- sanakannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Soal jawaban budaya politik masyarakat

a. Tingkat pengetahuan umum masyarakat tentang sistem politik negaranya, misalnya pengetahuan tentang sejara, letak geografis dan konstitusi negara
b. Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan.
c. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang mencakup opini/pendapat dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah.[adsense1]
d. Seberapa besar tingkat partisipasi politik warga masyarakat serta sejauh mana pemahamannya tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

2. Kemukakan pentingnya sosialisasi budaya politik!
Jawaban:
Pentingnya sosialisasi budaya politik adalah sebagai berikut.
a. . Menanamkan nilai-nilai dan norma- norma pada masyarakat.
b. Mengenalkan visi dan misi partai politik pada masyarakat
c. Mengenalkan rencana-rencana atau program pemerintah kepada rakyat sebelum menjadi suatu kebijakan atau keputusan.

d. Meningkatkan kualitas partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
e. Memperkayapengetahuan,pemahaman, serta penghayatan rakyat dalam dunia perpolitikan.
f. Meningkatkan frekuensi keterlibatan rakyat dalam pemerintahan.

3. Analisislah mengenai orientasi aktif dalam konsep budaya politik menurut almond verba!
Jawaban:
Orientasi afektif menunjuk pada perasaan/ ikatan emosional seorang individu terhadap sistem politik. Masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga memiliki perasaan terhadap sistem politik. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya penerimaan maupun penolakan terhadap sistem politik secara keseluruhan, misalnya suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

4. Identifikasikan sarana atau agen sosialisasi politik!
Jawaban:
Sarana atau agen sosialisasi politik meliputi sebagai berikut.
a. Keluarga
b. Sekolah
c. Kelompok pergaulan
d. Tempat kerja
e. Media massa
f. Kontak politik langsung

5. Kemukakan pemahaman anda mengenai partisipasi politik apathetic inactives !
Jawaban:
Yaitu tidak bereaktivitas yang partisipatif atau tidak pernah memilih

Soal jawaban dinamika kehidupan berbangsa dalam NKRI

  1. Negara hanya memiliki satu undang- undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Hanya terdapat satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
  3. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat.

Analisislah latar belakang diterapkannya sistem desentralisasi !
[adsense1]

Jawaban:

Latar belakang diterapkannya sistem desentralisasi adalah dorongan dan keinginan untuk mewujudkan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Melalui otonomi yang diberikan pusat kepada daerah diharapkan akan memicu tercapainya pemerataan pembangunan karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa- desa yang notabenenya berada di daerah. Melalui otonomi yang diberikan, diharapkan pemerintah daerah dapat mewakili dan menjadi tangan panjang pemerintah pusat dalam melayani, mengakomodasi kebutuhan, dan menyelesaikan persoalan-persoalan daerah masing-masing. Hal tersebut akan menciptakan efisiensi karena jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih dekat.

Kemukakan cirri-ciri pokok sistem pemerintahan republic Indonesia !

Jawaban:

  1. Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
  2. Wilayah negara terdiri dari 34 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Banten, Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, SulawesiBarat,SumatraBarat,Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan.
  3. Bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presidensial.
  4. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada awalnya presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR dengan masa jabatan lima tahun. Akan tetapi, mulai pemilu tahun 2004 presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun.
  5. Kabinet/menteridiangkatdandiberhenti- kan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.
  6. Parlementerdiridariduabadan(bikameral), yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD adalah anggota MPR. DPR terdiri dari para wakil rakyat yang dipilih melaluipemilu.AnggotaDPDmerupakan wakil tiap provinsi. DPR mempunyai kekuasaanlegislatifdanjugamengawasi jalannya pemerintahan.

Identifikasikan perbedaan mendasar antara negara kesatuan dan negara serikat !

Jawaban:

Perbedaan mendasar antara negara kesatuan dan negara serikat adalah sebagai berikut.:

  1. Dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara umum telah diatur/ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Adapun pada negara serikat, negara bagian suatu federasi mempunyai pouvoir constituant yaitu wewenang untuk membentuk undang- undang dasar sendiri guna mengatur bentuk organisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federal.
  2. Dalam negara kesatuan,wewenang membentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam rumusan umum dan wewenang membentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal/daerah) bergantung pada lembaga pembentuk undang-undang pusat tersebut. Adapun dalam negara serikat, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci secara detail (satu per satu) dalam konstitusi federal.

Analisislah kehidupan bernegara pada masa orde lama!

Jawaban:

Kehidupan bernegara pada masa orde lama ini awalnya ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila ke V. namun pada masa pelaksanaannya menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Dan banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangannya.

Incoming search terms:

  • soal pilihan ganda tentang daerah sebagai bagian nkri