Soal jawaban contoh budaya partisipan

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya memengaruhi kebijakan pemerintah.

2. Identifikasikan cirri-ciri partisipasi politik !
Jawaban:
a. Berupa kegiatan atau perilaku luar warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku batiniah berupa sikap dan orientasi.
b. Kegiatanitudiarahkanuntukmemengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pe- laksana keputusan politik. [adsense1]

c. Kegiatan yang berhasil (efektif) ataupun yang gagal memengaruhi pemerintah termasukdalamkonseppartisipasipolitik.
d. Kegiatanmemengaruhipemerintahdapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung.
e. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melalui prosedur wajar (konvensional) dan tidak berupa kekerasan maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar (tidak konvensional) dan berupa kekerasan.

3. Berilah alsan mengapa partisipasi politik sangat penting keberadannya dalam budaya politik!
Jawaban:
Karena untuk dapat mengembangkan partisipasi politik rakyat, budaya politik partisipanlah yang paling tepat dan dapat mengarahkan masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan

4. Kemukakan tujuan dari partisipasi politik!
Jawaban:
Tujuan partisipasi politik adalah me- mengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah agar mampu mencerminkan kehendak rakyat.

5. Analisislah yang dimaksud dengan partisipasi realistis!
Jawaban:
Partisipasi realistis berarti keikutsertaan dengan memperhitungkan kenyataan, baik kenyataan dalam masyarakat maupun ke- nyataanmengenaikemampuanpelaksanaan kegiatan, waktu yang tersedia, kesempatan, dan keterampilan para pelaksana.s

Soal jawaban Hak warga negara

3) Hak untuk mengajukan banding, kasasi dan grasi
4) Hak kebebasan memeluk agama.
Diantara hak-hak tersebut, yang merupakan hak warga Negara dalam aspek hukum dan pemerintahan ditunjukan pada nomor . . .
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 1) dan 4)
d. 2) dan 3)
e. 3) dan 4)
Jawaban: B
2. Hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik merupakan hak warga Negara dalam aspek . . . [adsense1]
a. Politik
b. Ekonomi
c. Social budaya
d. Pertahanan keamanan
e. Hukum dan pemerintahan
Jawaban: A
3. Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga Negara adalah …
a. Membayar pajak
b. Mendapat perlindungan hukum
c. Mendapatkan pelayanan kesehatan
d. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
e. Memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing
Jawaban:A
4. Perhatikan macam-macam hak berikut !
1) Hak untuk dibela
2) Hak dalam usaha dan pertahanan dan keamanan Negara
3) Hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya
4) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
5) Hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat.
Diantara macam-macam hak diatas, yang merupakan hak Negara ditunjukkan pada nomor . . .
a. 1), 2) , dan 3)
b. 1), 3) dan 4)
c. 1), 3), dan 5)
d. 2), 3), 4)
e. 3), 4), dan 5)
Jawaban:C
5. Kewajiban warga Negara Indonesia yang diatur dalam alinea I Pembukaan UUD 1945 adalah . . .
a. Membayar pajak untuk Negara
b. Memajukan kebudayaan nasional
c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan
d. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi Negara dan dasar Negara
e. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa
Jawaban: C
6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Membela Negara agar dipuji dan mendapat hadiah dari pemerintah
2) Mematuhi hukum karena takut dengan aparat kepolisian
3) Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang
4) Turut serta dalam program pembangunan nasional
Pernyataan yang benar ditunjukan pada nomor…
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 4)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)
Jawaban: E
7. Pasal pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan, kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tertuang dalam pasal . . .
a. 27 ayat (1)
b. 27 ayat (2)
c. 29 ayat (1)
d. 30 ayat (1)
e. 31 ayat (1)
Jawaban: A
8. Hak dan kewajiban warga Negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan Negara tertuang dalam UUD 1945 pasa..
a. 27 ayat (3)
b. 28B ayat (2)
c. 28H ayat (4)
d. 30 ayat (1)
e. 31 ayat (2)
Jawaban: A
9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Pada dasarnya kewajiban warga Negara adalah kewajiban warga Negara
2) Menuntun hak terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan kewajiban
3) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama
4) Hilangnya rasa aman merupakan salah satu bentuk pelanggaran gak warga nega.
Pernyataan yang benar itunjukan pada nomor . . .
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)
JAwaban: E
10. Tidak maumematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya . . .
a. Pelanggaran hak
b. Pengingkaran hak
c. Kesadaran hukum
d. Pengingkaran kewajiban
e. Nasionalisme dan patriotism
Jawaban:D
11. Pasal-pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan social yang tertuang dalam pasal . . .
a. 28
b. 30
c. 34
d. 36
e. 37
Jawaban: C
12. Perhatikan pernyataan- pernyataan berikut!
1) Hak membela Negara
2) Hak memperoleh pekerjaan
3) Hak beragama dan beribadah
4) Hak mendapatkan pendidikan
5) Hak berserikat dan berkumpul
Dari pernyataan diatas, yang merupakan hak warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) ditunjukkan pada nomor . . .
a. 1)
b. 2)
c. 3)
d. 4)
e. 5)
Jawaban: B
13. Kewajiban warga Negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatur dalam . . .
a. Alinea I pembukaan UUD 1945
b. Alinea II pembukaan UUD 1945
c. Alinea III pembukaan UUD 1945
d. Alinea IV pembukaan UUD 1945
e. Pasal 2 Aturan Peralihan
Jawaban: A
14. Aspek persamaan kedudukan warga Negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu . . .
a. Memiliki hak untuk mendapatkan cuti
b. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya
c. Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah
d. Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan dipengadilan
e. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
Jawaban:D
15. Contoh warga Negara dalam bidang ekonomi adalah . . .
a. Membayar pajak
b. Mematuhi peraturan yang ada
c. Mengikuti pemilu
d. Menjaga nama baik bangsa dan negara
e. Mengikuti wajib belajar 9 tahun
Jawaban : A
16. Hak warga Negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu diatur dalam UUD 1945 pasal . . .
a. 28H ayat (1)
b. 28H ayat (2)
c. 28I ayat (1)
d. 28I ayat (2)
e. 28J ayat (1)
Jawaban: D
17. Hak untuk mendapatkan pelayanan public secara baik merupakan salah satu contoh dari hak warga Negara dalam aspek . . .
a. Politik
b. Ekonomi
c. Pendidikan
d. Social budaya
e. Hukum dan pemerintahan
Jawaban:E
18. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal . . .
a. 28A
b. 28B ayat (1)
c. 28C ayat (1)
d. 28D ayat (1)
e. 28E ayat (1)
Jawaban: D
19. Pasal 30 UUD 1945 mengatur tentang hak . . .
a. Dalam bidang politik
b. Dalam bidang pendidikan
c. Mengembangkan diri
d. Dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
e. Untuk mendapatkan kesejahteraan bagi kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar
Jawaban : D
20. Hak berserikat dan berkumpul/hak berpendapat diatur dalam UUD 1945 pasal . . .
a. 27
b. 28
c. 29
d. 30
e. 31
Jawaban: B

Contoh soal essai kasus pelanggaran HAM

4. Pernahkah anda menyaksikan secara langsung fenomena pelanggaran HAM di sekitar anda? Berikan contohnya!

5. Berikan contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah!

Jawaban 1-5

1. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang- undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[adsense1]

2. Karena kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara- cara yang kejam dan tidak dibenarkan oleh alasan kemanusiaan, hukum, dan alasan apa pun.

3. Bentuk penjajahan yang terjadi pada masa lalu yang dilakukan oleh negara-negara imperialis merupakan contoh kasus pelanggaran HAM. Pada masa penjajahan banyak sekali terjadi penyiksaan dan penindasan terhadap rakyat dari negara yang dijajah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat.

4. Pernah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tetangga saya menganiaya anak dan istrinya hanya karena masalah yang ringan. Tetangga saya tersebut telah melakukan KDRT. Hal itu merupakan kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga.

5. a. Guru membeda-bedakan perlakuan terhadap siswanya. b. Guru memberikan sanksi atau hukuman fisik kepada siswanya. c . Siswa menghina siswa yang lain. d. Siswa menganiaya siswa lain. e. Tawuran antarpelajar.

6. Tunjukan landasan perlindungan dan pemajuan HAM di dalam pembukaan UUD 1945!

7. Berilah contoh lima undang-undang yang mengatur tentang HAM dan menjadi pedoman perlindungan serta pemajuan HAM di Indonesia!

8. Apakah semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dapat tertangani dengan tuntas? Berikan analisis anda!

9. Analisislah yang dimaksud dengan penegakkan HAM!

10. Analisislah apakah hanya pemerintah yang berkewajiban untuk menegakkan HAM!
Jawaban 6-10

6. Dalam Pembukaan UUD 1945, pengakuan bangsa Indonesia atas HAM tertuang dalam semua alinea yaitu alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hal tersebut menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi keberadaan HAM.

7. a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

b. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

c . UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR. d. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.

e. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi
ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja.

8. Belum. Walaupun belum semua kasus pelanggaran HAM dapat tertangani dengan tuntas, setidaknya ada upaya yang terus dilakukan untuk menegakkan keadilan dan memberi rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Hal ini menjadi tugas besar bagi pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat untuk terus memajukan upaya perlindungan HAM dengan salah satu langkahnya adalah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

9. Penegakan HAM adalah berbagai usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menjadikan HAM semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat.

10. Tidak. Tugas berat untuk m enegakkan HAM dan melakukan upaya perlindungan serta pemajuan HAM bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah selaku penyelenggara negara, akan tetapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah individu-individu selaku warga negara.

11. Identifikasikan bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat!

12. Berikan contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga!

13. Analisislah apakah upaya perlindungan dan pemajuan HAM hanya berpedoman pada pancasila!

14. Identifikasi upaya penegakkan HAM melalui penindakkan!

15. Menurut anda, siapa saja yang bertugas menegakkan HAM dan melakukan upaya perlindungan serta pemajuan HAM!

Jawaban 11-16

1. a. Pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan.

b. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.

c . Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

d. Penyiksaan.

e. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

f. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

g. Penghilangan orang secara paksa.

h. Kejahatan apartheid.

2. a. Orang tua memaksakan keinginannya kepada anak, misalnya dalam hal pemilihan sekolah dan jurusan ataupun memaksa anak untuk bekerja.

b. Orang tua menyiksa, menganiaya, bahkan sampai membunuh anaknya sendiri.

c . Anak melawan, menganiaya, ataupun membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri.

d. Seorang majikan dan/atau anggota keluarganya memperlakukan pembantu dengan sewenang-wenang.

3. Tidak. Selain berpedoman pada Pancasila, upaya perlindungan dan pemajuan HAM juga berpedoman pada UUD 1945 sebagai konstitusi, Tap MPR, undang-undang, dan juga peraturan-peraturan lain yang kedudukannya di bawah undang-undang.

4. a. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM.

b. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dalam hal ini lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan proses ini adalah Komnas HAM.

c . Investigasi terhadap peristiwa yang diduga me- rupakan pelanggaran HAM.

d. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM.

5. Tugas berat untuk menegakkan HAM dan melakukan upaya perlindungan serta pemajuan HAM bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah selaku penyelenggara negara akan tetapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah individu- individu selaku warga negara.

Soal jawaban UAS PPKN kelas XI semester 1

A.    Mediasi
B.    Hukuman
C.    Preventif
D.    Akomodatif
E.    Penindakan
2.    Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1.    Membuat undang-undang HAM
2.    Menghargai kebebasan memeluk agama
3.    Saling memberi kesempatan beribadah kepada orang lain
4.    Melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran HAM
5.    Menghargai pendapat orang lain dalam sebuah rapat atau musyawarah
Diantara pernyataan-pernyataan di atas, yang bukan peran serta warga negara dalam upaya penegakan HAM ditunjukkan pada  nomor… [adsense1]
A.    1
B.    2
C.    3
D.    4
E.    5
3.    Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau pun perbedaan lainnya. Ciri tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia bersifat…
A.    Lokal
B.    Hakikat
C.    Universal
D.    Tidak dapat dibagi
E.    Tidak dapat dicabut
4.    Adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan negara indonesia terhadap  HAM dikonkretisasikan dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu tertuang dalam pasal….
A.    26-34
B.    27-34
C.    28-34
D.    27-33
E.    28-33
5.    Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1.    Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
2.    Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah
3.    Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
4.    Penduduk ialah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di indonesia
5.    Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk di atur dengan undang-undang
Diantara pernyataan-pernyataan diatas, yang merupakan bunyi pasal 26 ayat (2) UUD 1945 adalah…
A.    1
B.    2
C.    3
D.    4
E.    5
6.    Cita-cit luhur bangsa indonesia adlah menciptakan kehidupan demokrasi dengan memberikan jaminan persamaan hidup bagi setiap warga negara yang dieujudkan melalui kesepakatan bersama akan persamaan politik, hukum dan sosial budaya
Pernyataan tersebut merupakan jaminan persamaan kedudukan warga negara yang tertuang dalam dasar negara pancasila yaitu sila…
A.    Pertama
B.    Kedua
C.    Ketiga
D.    Keempat
E.    Kelima
7.    Toni lahir di negara X dan oleh karena itu ia berkewarganegaraan X. Contoh tersebut menunjukan bahwa negara X menerapkan asas kewarganegaraan…
A.    Ius soli
B.    Ius sanguinis
C.    Campuran
D.    Kesatuan hukum
E.    Persamaan derajat
8.    Suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan suatu negara karena tidak memenuhi syarat sebagai warga negara berdasarkan pada asas ius soli maupun asas ius sanguinis disebut…
A.    Naturalisasi
B.    Apatride
C.    Bipatride
D.    Opsi
E.    Repudiasi
9.    Perhatikan kewajiban warga negara berikut!
1.    Membayar pajak
2.    Mematuhi peraturan yang ada
3.    Mengikuti pemilu dan pilkada
4.    Menjaga nama baik bangsa dan negara
5.    Mengikuti dan mendukung pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun
Kewajiban warga negara dalam bidang politik ditunjukkan pada nomor…
A.    1
B.    2
C.    3
D.    4
E.    5
10.    Salah satu perbedaan mendasar antara warga negara dan bukan warga negara terletak pada hak dan kewajibannya. Salah satu contoh hak warga negara yang tidak dimiliki oleh bukan warga negara adalah…
A.    Mengembangkan usaha
B.    Mengemukakan pendapat
C.    Memperoleh pendidikan yang layak
D.    Beribadah sesuai dengan kepercayaannya
E.    Menjadi anggota partai dan mengikuti pemilu
11.    Santi adalah seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius sanguinis. Ia lahir di negara B yang menganut asas ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa A maka dianggap sebagai warga negara A, tetapi negara B juga menganggapnya sebagai warga negara nya karena ia lahir di negara B. Dengan kondisi yang demikian, maka muncullah masalah status kewarganegaraan yang disebut…
A.    Apatride
B.    Bipatride
C.    Multipatride
D.    Ius soli
E.    Ius sanguinis
12.    Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1.    Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
2.    Hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial
3.    Hak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
4.    Hak untuk mendapatka pendidikan
5.    Hak kemerdekaan memeluk agama
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, yang merupakan hak warga negara indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (1) ditunjukkan pada nomor…
A.    1
B.    2
C.    3
D.    4
E.    5
13.    Berikut yang merupakan salah satu ciri suatu pemerintahan negara yang menganut paham demokrasi menurut hasil konferensi internasional court of jurist di bangkok adalah…
A.    Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai
B.    Membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin
C.    Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
D.    Melindungi dan menjamin hak asasi warga negara
E.    Menjamin tegaknya keadilan
14.    Perhatikan macam-macam demokrasi berikut!
1.    Demokrasi langsung
2.    Demokrasi perwakilan
3.    Demokrasi sistem referendum
Macam-macam demokrasi diatas di golongkan berdasarkan…
A.    Tujuan
B.    Titik perhatian
C.    Perkembangan paham
D.    Paham ideologi yang dianut
E.    Cara penyaluran kehendak rakyat
15.    Berikut yang merupakan salah satu penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin adalah…
A.    Pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional
B.    Pemusatan kekuasaan di tangan presiden
C.    Korupsi, kolusi, dan nepotisme
D.    Pemilu yang tidak demokratis
E.    Dominannya politik aliran
16.    Menurut van vollenhoven, kekuasaan negara di bagi menjadi…
A.    Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
B.    Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif
C.    Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan polisi
D.    Kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif, dan polisi
E.    Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, kepolisian, dan kekuasaan untuk kesejahteraan
17.    Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1.    Mengubah dan menetapkan UUD
2.    Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
3.    Membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama
4.    Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Berdarkan pernyataan-pernyataan diatas yang merupakan tugas dan wewenang MPR ditunjukan pada nomor…
A.    1 dan 2
B.    1 dan 3
C.    1 dan 4
D.    2 dan 3
E.    3 dan 4
18.    Hak anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan secara lisan atau tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, dan DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing disebut hak…
A.    Budget
B.    Inisiatif
C.    Imunitas
D.    Bertanya
E.    Interpelasi
19.    Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1.    Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
2.    Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR
3.    Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
4.    Menetapkan perpu dalam hal kegentingan yang memaksa
Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan ditunjukan pada nomor…
A.    1 dan 2
B.    1 dan 3
C.    2 dan 3
D.    2 dan 4
E.    3 dan 4
20.    Membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta menyelaraskan pelaksanaan kebijakan di bidangnya untuk melakukan kerja sama antara satu menteri dan menteri lainnya merupakan tugas…
A.    Wakil presiden
B.    Sekretaris kabinet
C.    Kementrian negara
D.    Kementrian koordinator
E.    Kementrian yang berbentuk departemen
21.    Diantara pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah…
A.    Korban berlaku sebagai penggugat
B.    Mengatur hubungan antara orang satu dan orang yang lainnya
C.    Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris
D.    Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan
E.    Pihak yang dirugikan cukup melapor kepada yang berwajib (polisi) dan akan menjadi saksi
22.    Berikut yang merupakan upaya warga negara dalam mewujudkan kesadaran hukum adalah…
A.    Menciptakan sistem hukum yang andal
B.    menerapkan hukum pada setiap lapisan masyarakat tanpa kecuali
C.    Mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan hukum di indonesia
D.    Memberikkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sikap sadar hukum
E.    Meningkatkan fasilitas/sarana prasarana yang lengkap untuk memudahkan proses peradilan
23.    Perhatikan macam-macam hukum berikut!
1.    Hukum formal
2.    Hukum materiel
3.    Hukum privat
4.    Hukum publik
5.    Hukum tertulis
6.    Hukum tidak tertulis
7.    Hukum yang memaksa
8.    Hukum yang mengatur
Penggolongkan hukum berdasarkan fungsinya ditunjukkan pada nomor…
A.    1 dan 2
B.    1 dan 4
C.    3 dan 4
D.    5 dan 6
E.    7 dan 8
24.    Ketika hakim membuat yurisprudensi, maka terlebih dahulu harus melakukan penafsiran. Adapun yang dimaksud dengan penafsiran teleologis adalah…
A.    Penafsiran yang didasarkan pada arti kata
B.    Penafsiran yang didasarkan pada sejarah terbentuknya undang-undang
C.    Penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri
D.    Penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut
E.    Metode penafsiran dengan jalan memperlajari hakikat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini
25.    Perhatikan hal-hal berikut!
1.    Pimpinan
2.    Panitera
3.    Sekretaris
4.    Hakim anggota
5.    Bendahara
6.    Juru sita
Susunan pengadilan tinggi ditunjukkan pada nomor…
A.    1, 2, 3, dan 4
B.    1, 3, 4, dan 5
C.    2, 3, 4, dan 5
D.    2, 4, 5, dan 6
E.    3, 4, 5, dan 6

Essai
1.    Tunjukkan bukti bahwa bangsa indonesia sangat menjunjung tinggi HAM!
Jawab:
2.    Analisislah cara agar warga negara asing yang menikah secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan republik indonesia!
Jawab:
3.    Adanya badan peradilan menjadi salah satu upaya mengakkan hukum. Analisislah maksud pernyataan tersebut!
Jawab:
4.    Analisilah RUU yang berkaitan dengan yang bisa diajukan oleh DPD kepada DPR!
Jawab:
5.    Analisislah peran polisi sebagai salah satu alat kelengkapan peradilan!
Jawab:

1. C 6.d 11.b 16. C 21 e
2. A 7. A 12. C 17. A 22. c
3. C 8. A 13. D 18. C 23 a
4. B 9. c 14. E 19. E 24. E
5. D 10. E 15. A 20. D 25. A

1. Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM, hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya persoalan yang mengatur tentang HAM dalam konstitusi. Dimasukkannya jaminan HAM dalam konstitusi negara memiliki arti sangat besar dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM dalam sebuah negara, karena hal tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam menegakkan HAM.
2. Dengan menyampaikan pernyataan ingin menjadi WNI di hadapan pejabat dan dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarga- negaraan ganda.
3. Dalam negara demokrasi, hukum harus ditegakkan dan rakyat harus memperoleh keadilan. Oleh karena itu, badan peradilan harus menegakkan keadilan tanpa terikat pada badan/lembaga lain karena sifatnya merdeka (berdiri sendiri). Selain itu, dalam upaya penegakan keadilan badan peradilan harus mencari sendiri jalan keadilan, artinya tidak terpengaruh pihak lain serta pemerintah tidak boleh campur tangan. Jika dalam negara demokrasi pemerintah ikut turun tangan dalam proses peradilan, maka hukum tidak dapat ditegakkan dan prinsip demokrasi pun tidak tercapai dengan baik. Badan peradilan juga harus bersikap netral dalam menghadapi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga dapat tercipta keadilan serta kepastian hukum.
4. a. Otonomi daerah.
b. Hubungan pemerintah pusat dan daerah.
c . Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah.
d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.
e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah.
5. Polisi merupakan alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat. Dalam prosedur peradilan, polisi melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sehingga bisa dikatakan bahwa polisi sangat menentukan bagaimana prosedur peradilan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya karena langkah awal proses peradilan ada di tangan polisi.

Soal jawaban pelanggaran hak asasi manusia

Berdasarkan pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999, yang dimaksid dengan pelanggaran hak azasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara  melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak azasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang,undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. [adsense1]

2.    Jelaskan kategori pelanggaran HAM menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM !
Jawab:
a.    Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.
b.    Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut secara langsung ditunjukkan terhadap penduduk sipil.

3.    Jelaskan dengan cara apa saja kejahatan genosida itu dilakukan!
Jawab:
Kejahatan genosida dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1)    Membunuh anggota kelompok
2)    Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
3)    Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya.
4)    Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok.
5)    Memindahkan secara paksa anak-ank dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain.

4.    Tunjukkan landasan perlindungan dan pemajuan HAM di dalam Pembukaan UUD 1945!
Jawab:
a.    Alinea ke 1 : “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” , hak untuk merdeka.
b.    Alinea ke 2 : Negara melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara perdamaian dunia.

5.    Berilah 5 contoh Undang-Undang yang mengatur tentang HAM dan menjadi pedoman perlindungan serta pemajuan HAM di Indonesia!
Jawab:
a.    UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
b.    UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
c.    UU No. 11 Tahun 2005 tentang Retifikasi ICESCR
d.    UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban
e.    UU No. 20 Tahun 1999 tentang Retifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja.

6.    Analisislah yang dimaksud dengan penegakkan Hak azasi manusia !
Jawab:
Penegakkan HAM adalah berbagai usaha dan tindakkan yang dilakukan dalam rangka untuk menjadikan HAM semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat.

7.    Identifikasikan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat!
Jawab:
1)    Pembunuhan
2)    Pemusnahan
3)    Perbudakan
4)    Pengusiran
5)    Perampasan kebebasan
6)    Perampokan
7)    Pemerkosaan
8)    Penghilangan orang secara paksa

8.    Analisislah apakah upaya perlindungan dan pemajuan HAM hanya berpedoman pada Pancasila!
Jawab:
Tidak hanya berpedoman kepada pancasila, tetapi selain berpedoman pada Pancasila, juga berpedoman kepada Undang Undang Dasar 1946 sebagai konstitusi, Tap MPR, Undang-Undang, dan juga peraturan-peraturan lain yang kedudukannya dibawah Undang-Undang.

9.    Identifikasikan upaya penegakkan HAM melalui penindakan!
Jawab:
1)    Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan dan pengadilan HAM.
2)    Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.
3)    Investigasi terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM.
4)    Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM.

10.    Menurut Anda, siapa sajakah yang bertugas menegakkan HAM dan melakukan upaya perlindungan serta pemajuan HAM?
Jawab:
Bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah selaku penyelenggara Negara, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh elemen dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah individu-individu selaku warga Negara.

Soal jawaban Bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia

Pembagian kekuasaan Negara menurut Montesquieu yaitu kekuasaan terdiri atas Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan system desentralisasi dan system sentralisasi !
Jawab:
1) Sistem desentralisasi yaitu dalam Negara terdapat pembagian wilayah menjadi daerah-daerah(tingkatan) seperti kategori Daerah Tingkat 1, Daerah Tingkat 2, dan Daerah Tingkat 3, dengan kewenangan pemerintahannya masing-masing.
2) System sentralisasi, yaitu seluruh wewenang kekuasaan pemerintahan terpusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat. [adsense1]

3. Sebutkan bentuk kenegaraan yang pernah dikenal dalam sejarah ketatanegaraan!
Jawab:
Bentuk-bentuk kenegaraan yaitu:
1) Koloni
2) Perwalian (trustee)
3) Dominion
4) Uni
a. Uni Riil
b. Uni Personil
5) Protektorat
6) Mandat

4. Jelaskan fungsi-fungsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia !
Jawab:
Fungsi-fungsi NKRI, yaitu:
1) Melaksanakan ketertiban (Law and Order)
Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah betrokan-bentrokan dalam masyarakat Indonesia, maka NKRI harus melaksanakan penertiban. Dalam hal ini, NKRI bertindak sebagai stabilisator.
2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
3) Pertahanan
NKRI diperlukan untuk menjaga kedaulatannya dari serangan luar. Untuk kepentingan ini, NKRI mendatangkan perlengkapan pertahanan yang kuat dan canggih.
4) Menegakkan keadilan
NKRI bertugas menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia dan menjamin kehidupan yang adil.
5. Buktikan bahwa diberlakukannya system demokrasi liberalistic membawa akses yang negative!
Jawab:
1) Kedudukan pemerintah sangat stabil, terutama sebelum diadakan pemilihan umum yang pertama tahun 1955.
2) Karena usia rata-rata suatu pemerintahan pendek maka setiap cabinet yang memegang tampuk pemerintahan jarang mempunyai kesempatan untuk mengerjakan program-programnya.
3) Segala putusan politik yang berwujud kebijakan pemerintah atau putusan yang diambil dalam lembaga perwakilan rakyat selalu ditetapkan melalui voting, layaknya demokrasi liberal yang berlaku dinegara Barat.
4) Berlakunya demokrasi liberal yang tidak diikuti sumber daya manusia yang mendukung menjadikan ketidak stabilan politik nasional.
5) Partai politik tumbuh subur karena Indonesia termasuk Negara penganut demokrasi liberal dengan system multipartai.
6) Berdasarkan UUDS 1950, diadakan badan pembuat UUD yang tetap yang disebut dengan badan konstituante.

6. Jelaskan hakikat demokrasi pancasila dalam bidang:
a. Politik
b. Ekonomi
c. Hukum
Jawab:
a. Hakikat Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas Negara hukum dan kepastian hukum.
b. Hakikat Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga Negara.
c. Hakikat demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya adalah pengakuan dan perlindaungan HAM serta peradilan yang bebas yang tidakn memihak.

7. Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi pancasila !
Jawab:
a. Persamaan.
b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
c. Kebebasan yang bertanggung jawab.
d. Musyawarah untuk mufakat.
e. Mewujudkan keadilan social.
f. Membina persatuan nasional.
g. Menjunjung tinggi cita-cita nasional.

8. Sebutkan alat-alat perlengkapan federal yang terdapat dalam bentuk pemerintahan Negara RIS!
Jawab:
a. Presiden
b. Menteri
c. Senat
d. Dewan Perwakilan Rakyat
e. Mahkamah Agung Indonesia
f. Dewan Pengawas Keuangan

9. Jelaskan pendapat Ultirecht mengenai pengertian pemerintah !
Jawab:
Menurut Ultrecht terdapat tiga kategori tentang pengertian pemerintah, yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah arti luas, yaitu gabungan dari semua badan kenegaraan atau gabungan dari seluruh alat kelengkapan Negara baik legislative, eksekutif, dan yudikatif.
2. Badan penguasa tinggi yang berwenang memerintah diwilayah suatu Negara.
3. Pemerintah arti sempit, yaitu badan eksekutif disuatu Negara, misalnya para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri.

10. Sebutkan macam-macam kedaulatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu Negara!
Jawab:
1. Teori Kedaulatan Tuhan
2. Teori Kedaulatan Negara
3. Teori Kedaulatan Raja
4. Teori Kedaulatan Hukum
5. Teori Kedaulatan Rakyat

Soal jawaban Essay Pemerintah pusat dan daerah

 

b. Pengertian pemerintah dalam arti sempit yaitu, hanya meliputi lembaga eksekutif.

2. Sebutkan beberapa urusan yang ditangani oleh pemerintah pusat !
Jawab:
a. Politik luar negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Yustisi
e. Moneter
f. Moneter dan fiscal nasional
g. Agama

3. Sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan kesekretariatan yang membantu presiden ! [adsense1]
Jawab:
Ada 2 kesekretariatan yang membantu presiden dalam menjalakan tugasnya, yaitu:
1) Sekretariat Negara, yaitu lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah presiden. Contoh tugasnya adalah mengatur adanya pertemuan presiden dengan seorang tamu yang datang.
2) Secretariat Kabinet, yaitu lembaga pemerintahan yang berkedudukan dibawah presiden. Contoh tugasya adalah menyiapkan dokumen untuk presiden jika akan mengadakan rapat dengan para menteri.

4. Sebutkan contoh lembaga pemerintahan nondepartemen !
Jawab:
Contoh lembaga pemerintahan nondepartemen adalah:
1) Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN)
2) Badan Urusan Logistic (Bulog)
3) Lembaga Administrasi Negara (LAN)
4) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
5) Badan Intelijen Negara (BIN)
6) Badan Pusat Statistic (BPS)

5. Jelaskan pengertian pemerintah daerah dalam arti luas dan arti sempit!
Jawab:
Pemerintah dalam arti luas adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Sedangkan, pemerintah dalam arti sempit adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah.

6. Jelaskan tugas dan wewenang seorang kepala daerah !
Jawab:
Tugas dan wewenang seorang kepala daerah yaitu:
1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2) Mengajukan rancangan perda.
3) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
4) Menyusun dan menetapkan rancangan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
6) Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan serta dapan menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) !
Jawab:
DPOD adalah lembaga yang memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden terhadap kebijakan otonomi daerah termasuk diantaranya sebagai berikut:
1) Rancangan pembentukkan, penghapusan, dan penggabungan daerah, serta pembentukkan kawasan khusus.
2) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
3) Rancangan kebijakan penilaian kemampuan daerah, evaluasi, dan monitoring terhadap daerah.

8. Jelaskan dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia !
Jawab:
Dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
Jawab:
1) Nilai Unitaris, nilai ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat Negara (eenheidstaat).
2) Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, maka jelaslah bahwa pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang ketatanegaraan.
9. Sebutkan dan jelaskan dari prinsip-prinsip otonomi daerah !
Jawab:
Prinsip otonomi daerah yaitu ada 3:
1) Nyata, otonomi daerah secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah.
2) Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan diseluruh Indonesia.
3) Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk menjadi lebih baik dan maju.

10. Jelaskan perbedaan antara pemilihan presiden sebelum dan setelah masa Reformasi !
Jawab:
1) Pemilihan presiden sebelum masa Reformasi, yaitu diangkat melalui keputusan MPR, dengan mencari suara terbanyak.
2) Pemilihan presiden setelah masa Reformasi, yaitu dipilih melalui Pemilu secara langsung menggunakan suara rakyat.

Soal jawaban UUD NKRI 1945 kelas X Semester 1

Karena UUD 1945 bersifat fundamental, yaitu pembukaannya tidak dapat diubah oleh siapapun.

2. Sebutkan periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia !
Jawab:
1) UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
3) UUD sementara 1950 (17 Agustus 1950- 5 Juli 1959)
4) UUD 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)
5) Perubahan (amandemen) UUD 1945

3. Apa yang dimaksud dengan system perubahan konstitusi amandemen? [adsense1]
Jawab:
system perubahan konstitusi amandemen yaitu sebuah konstitusi yang telah mengalami perubahan dalam/terhadap pasal-pasalnya kecuali pembukaannya.

4. Jelaskan prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong !
Jawab:
Ada empat prosedur perubahan konstitusi yang dikemukakan oleh C.F. Strong
1) Dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif
2) Yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum
3) Yang berlaku pada Negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah Negara bagian
4) Yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga Negara khusus yang dibentuk untuk keperluan perubahan

5. Sebutkan hakikat kedudukan pembukaan UUD 1945 dikaitkan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia !
Jawab:
Hakikatnya ada 2, yaitu:
1) Suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia
2) Tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut, yaitu mulai dari detik proklamasi tersebut.

6. Sebutkan tujuan umum Negara Indonesia menurut pembukaan UUD 1945 !
Jawab:
1) Mwlindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Negara Indonesia
2) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3) Ikut melaksanakan ketertiban dunia
7. Jelaskan makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat !
Jawab:
Maknanya yaitu, tentang ketentuan diadakannya UUD Negara, tentang bentuk Negara, yaitu Negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat,d an tentang filsafat Negara yaitu pancasila.

8. Salah satu syarat tertib hukum Pembukaan UUD 1945 adalah adanya kesatuan asas kerohanian. Jelaskan mengenai hal berikut!
Jawab:
Asas kerohanian yaitu asas yang berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia.

9. Sebutkan pokok-pokok fikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 !
Jawab:
1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Negara Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia .
2) Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan.
3) Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

10. Apa yang dimaksud dengan system perubahan konstitusional renewal?
Jawab:
Perubahan konstitusional renewal yaitu perubahan konstitusi secara keseluruhan (semuanya mengalami perubahan).

Soal jawaban PKn tentang Negara

2. Sebutkan sifat-sifat Negara !
Jawab:
Sifat-sifat Negara yaitu : memaksa, memonopoli, menyeluruh.

3. Sebutkan dan jelaskan fungsi Negara !
Jawab: [adsense1]
1) Fungsi pertahanan, yaitu mempertahankan ancaman dari luar maupun dari dalam.
2) Fungsi keamanan, yaitu mengamankan seluruh warga Negara.
3) Fungsi kesejahteraan, yaitu mensejahterakan rakyatnya.
4) Fungsi keadilan, yaitu mengadili seadil-adilnya yang menyangkut hokum di Negara tersebut.

4. Sebutkan dan jelaskan asal mula Negara berdasakan kenyataannya !
Jawab:
1) Pendudukan, yaitu suatu wilayah yang tadinya kosong diduduki yang kemudian membentuk Negara.
2) Pelepasan, yaitu suatu Negara yang melepaskan diri dari Negara yang diduduki sebelumnya.
3) Peleburan, yaitu beberapa Negara bergabungg dan membentuk menjadi satu Negara.
4) Perpecahan, yaitu suatu Negara yang pecah kemudian membentuk Negara Negara baru.

5. Sebutkan cirri-ciri Negara kesatuan !
Jawab:
Ciri-ciri Negara kesatuan yaitu:
1) Adanya satu pemerintahan.
2) Adanya satu kepala Negara.
3) Adanya pemerintahan yang sah.

6. Sebutkan tujuan Negara Indonesia !
Jawab:
Tujuan Negara Indonesia yaitu mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

7. Sebutkan syarat-syarat atau unsur berdirinya suatu Negara !
Jawab:
1) Adanya rakyat/warga Negara.
2) Adanya wilayah.
3) Diakui oleh Negara lain.
4) Pemerintahan yang berdaulat.

8. Sebutkan apa yang dimaksud dengan azas iusanguinis !
Azas iusanguinis yaitu keturunan untuk mendapat pengakuan berdasar kewarga negaraan orang tuanya.
9. Sebutkan bunyi pasal 26 ayat 2 !
Jawab:
Pasal 26 ayat 2 yaitu “seluruh warga Negara inonedia, bertempat tinggal dinegara Indonesia.

Soal Jawaban globalisasi

Globalisasi menurut IMF yaitu, “Meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antara Negara-negara di dunia yang ditandai oleh meningkat dan beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas dan penyebarannya teknologi yang luas dan cepat”.

2) Jelaskan mengapa dengan adanya perbahan politik dunia dapat mempercepat globalisasi?
Jawab:
Karena mudahnya antar Negara itu untuk menjalin kerjasama baik dibidang ekonomi maupun pendidikan. Seperti mudahnya melakukan ekspor impor ke Negara lain. [adsense1]

3) Sebutkan 4 empat tujuan politik luar negeri!
Jawab:
4 tujuan politik luar negeri yaitu:
1. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
2. Menitikberatkan pada solidaritas antar Negara berkembang.
3. Mendukung perjuangan kemerdekaan dan menolak penjajahan dalam segi apapun.
4. Membangun sifat positif Indonesia ke dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan serta kepentingan Indonesia.

4) Sebutkan 4 pokok politik luar negeri Indonesia !
Jawab:
4 pokok politik luar negeri Indonesia yaitu :
Jawab:
1. Negara Indonesia adalah politik damai.
2. Bersahabat dengan segala bangsa.
3. Keadilan social internasional dengan perdamaian PBB.
4. Mempermudah pertukaran uang dengan Negara lain.
.
5) Sebutkan 2 alasan pengadilan internasional memenangkan Malaysia dalam konflik sipadan dan ligitan!
Jawab:
2 alasan pengadilan internasional yaitu:
1. UU No. 6 tahun 1996 tidak ada peta garis batas.
2. Pulau ligitan dan sipadan tidak tercatat dalam kearsipan Belanda.

6) Jelaskan pengertian politik luar negeri !
Jawab:
Politik luar negeri yaitu suatu kumpulan kebijakan pemerintah yang mengatur hubungannya dengan Negara lain.

7) Sebutkan dasar hukum Politik Luar Negeri !
Jawab:
Dasar hokum politik luar negeri yaitu !
1. Landasan idiil : Pancasila.
2. Landasan structural, UUD 1945 Pembukaan, alinea ke 1 “Bahwa kemerdekaan itu ialah segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan” dan alinea ke 4.
3. Landasan operasional : UU No. 37 tahun 1999.
4. Peraturan pemerintah.
5. Kebijakan menteri luar negeri.
6. RPJMN : Perpres No. 07 tahun 2005.
8) Sebutkan 4 contoh pera Indonesia dalam melaksanakan politik aktifnya !
Jawab:
1. Indonesia pernah mendirikan konferensi Asia-Afrika yang menghasilkan dasa sila Bandung.
2. Indonesia pernah mendirikan dan bergabung di konferensi 5 negara.
3. Indonesia pernah tergabung dalam organisasi Asia Tenggara.
4. Indonesia dulu merupakan Negara non-blok.

9) Sebutkan 4 target MDGs !
Jawab:
Target MDGs yaitu:
1. Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstren.
2. Meningkatkan pendidikan dasar secara universal.
3. Memperbaiki tingkat kesehatan ibu.
4. Mengurangi tingkat kematian anak.
5. Memerangi HIV/aids.

10) Sebutkan 3 hakikat globalisasi!
Jawab:
1. Integrasi (penyatuan ulang).
2. Kesaling hubungan.
3. Interdepensi.