Inggris adalah salah satu negara dengan sistem pemerintahan yang unik dan kompleks. Sebagai bagian dari Britania Raya (United Kingdom/UK), Inggris memiliki sejarah politik yang panjang dan sistem pemerintahan yang berbasis monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer.
Sistem pemerintahan Inggris telah berkembang selama berabad-abad dan menjadi salah satu model yang banyak diadopsi oleh negara lain. Artikel ini akan membahas secara mendalam bentuk dan sistem pemerintahan Inggris, termasuk bagaimana kekuasaan dijalankan serta peran lembaga-lembaga penting dalam pemerintahannya.
1. Bentuk Pemerintahan Inggris: Monarki Konstitusional
Apa itu Monarki Konstitusional?
Inggris merupakan negara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional, yang berarti bahwa negara dipimpin oleh seorang raja atau ratu, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku.
Dalam sistem ini, monarki hanya bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuasaan absolut, karena keputusan politik utama diambil oleh pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri.
Contoh ilustratif:
Saat ini, Raja Charles III adalah kepala negara Inggris, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan atau mengesahkan undang-undang. Semua keputusan pemerintahan tetap berada di tangan Parlemen dan Perdana Menteri.
Sistem ini berbeda dengan monarki absolut, di mana raja memiliki kekuasaan penuh tanpa batasan hukum. Inggris pernah mengalami monarki absolut di masa lalu, tetapi sejak Revolusi Glorious tahun 1688, kekuasaan raja mulai dibatasi dan sistem parlementer berkembang.
2. Sistem Pemerintahan Inggris: Demokrasi Parlementer
Selain sebagai monarki konstitusional, Inggris juga menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinet yang dipilih berdasarkan hasil pemilu parlemen.
Karakteristik Sistem Parlementer Inggris:
-
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Terpisah
-
Raja/Ratu sebagai kepala negara (simbolis).
-
Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan (pemegang kekuasaan eksekutif).
-
-
Kekuasaan Eksekutif Bertanggung Jawab kepada Parlemen
-
Perdana Menteri dipilih berdasarkan mayoritas di House of Commons (Dewan Rakyat).
-
Jika Perdana Menteri kehilangan dukungan parlemen, ia bisa dipaksa mengundurkan diri.
-
-
Parlemen Memiliki Peran Kuat dalam Pemerintahan
-
Parlemen Inggris berwenang membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan membentuk kebijakan nasional.
-
Contoh ilustratif:
-
Perdana Menteri Inggris saat ini adalah Rishi Sunak, yang berasal dari Partai Konservatif dan dipilih sebagai pemimpin karena partainya memenangkan mayoritas kursi di Parlemen.
-
Jika suatu saat mayoritas anggota Parlemen tidak lagi mendukung kepemimpinan Perdana Menteri, maka ia bisa dipaksa mundur melalui mosi tidak percaya, seperti yang pernah terjadi pada Perdana Menteri Margaret Thatcher pada tahun 1990.
3. Struktur Pemerintahan Inggris
Pemerintahan Inggris terdiri dari beberapa lembaga utama yang bekerja sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan sistem checks and balances.
A. Monarki (Raja/Ratu) sebagai Kepala Negara
Sebagai kepala negara, Raja atau Ratu memiliki peran simbolis dan seremonial, seperti:
-
Mengesahkan undang-undang yang telah disetujui oleh Parlemen (Royal Assent).
-
Membuka sidang Parlemen dan menyampaikan pidato kebijakan pemerintah.
-
Melantik Perdana Menteri berdasarkan hasil pemilu.
-
Menjadi simbol persatuan nasional dan mewakili Inggris dalam berbagai acara kenegaraan.
Namun, raja atau ratu tidak dapat menolak undang-undang atau membuat kebijakan secara mandiri, karena semua keputusan harus mengikuti rekomendasi dari Perdana Menteri dan kabinet.
B. Parlemen sebagai Lembaga Legislatif
Parlemen Inggris terdiri dari dua kamar:
-
House of Commons (Dewan Rakyat) – Anggota parlemen (MPs) dipilih melalui pemilu dan memiliki kekuasaan utama dalam membuat undang-undang serta mengawasi pemerintahan.
-
House of Lords (Dewan Bangsawan) – Berisi anggota yang tidak dipilih secara langsung, terdiri dari bangsawan, akademisi, dan tokoh penting lainnya yang memberikan masukan terhadap undang-undang tetapi tidak memiliki kekuasaan sebesar House of Commons.
Contoh ilustratif:
Pada tahun 2016, House of Commons memainkan peran besar dalam perdebatan Brexit, yaitu keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Pemungutan suara di parlemen menentukan bagaimana Inggris menjalankan proses keluarnya dari Uni Eropa.
C. Pemerintah (Eksekutif): Perdana Menteri dan Kabinet
Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan sehari-hari. Perdana Menteri menunjuk para menteri kabinet, yang bertanggung jawab atas berbagai bidang seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan.
Tugas Perdana Menteri meliputi:
-
Membentuk kebijakan nasional dan menjalankan pemerintahan.
-
Mewakili Inggris dalam hubungan luar negeri.
-
Bertanggung jawab kepada Parlemen dan bisa diberhentikan melalui mosi tidak percaya.
D. Sistem Peradilan (Yudikatif)
Sistem hukum Inggris bersifat independen dari eksekutif dan legislatif. Pengadilan tertinggi di Inggris adalah Mahkamah Agung (Supreme Court), yang bertugas menafsirkan hukum dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi.
Contoh ilustratif:
Pada tahun 2019, Mahkamah Agung Inggris membuat keputusan bersejarah dengan membatalkan keputusan Perdana Menteri Boris Johnson yang menangguhkan Parlemen secara tidak sah. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan memiliki kekuatan untuk mengawasi tindakan pemerintah.
4. Sistem Pemilu dan Partai Politik di Inggris
Sistem pemilu di Inggris menggunakan First Past the Post (FPTP), di mana kandidat yang mendapatkan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan akan menang, tanpa memperhitungkan persentase suara nasional.
Partai politik utama di Inggris adalah:
-
Partai Konservatif (Conservative Party) – Cenderung berpihak pada kebijakan ekonomi pasar bebas dan nilai-nilai tradisional.
-
Partai Buruh (Labour Party) – Berorientasi pada kebijakan kesejahteraan sosial dan perlindungan pekerja.
-
Partai Liberal Demokrat (Liberal Democrats) – Mengusung kebijakan progresif dan lebih moderat.
Contoh ilustratif:
Pada pemilu 2019, Partai Konservatif memenangkan mayoritas kursi di parlemen, sehingga pemimpinnya saat itu, Boris Johnson, menjadi Perdana Menteri Inggris.
Kesimpulan
Inggris memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer, di mana raja atau ratu hanya memiliki peran simbolis, sementara kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan parlemen.
Struktur pemerintahan Inggris terdiri dari:
-
Monarki – Simbol persatuan nasional, tetapi tanpa kekuasaan politik nyata.
-
Parlemen – Lembaga legislatif yang membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.
-
Pemerintah (Eksekutif) – Dipimpin oleh Perdana Menteri dan kabinet.
-
Sistem Peradilan – Menjaga hukum dan mengawasi kebijakan pemerintah.
Dengan sistem ini, Inggris berhasil mempertahankan stabilitas politik dan menjalankan demokrasi yang kuat, sekaligus mempertahankan warisan monarkinya yang telah berlangsung selama lebih dari seribu tahun.