Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, ditandai oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Selama periode ini, kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi, geopolitik, dan dinamika regional serta global. Artikel ini akan membahas secara mendetail mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru, termasuk prinsip-prinsip dasar, hubungan dengan negara-negara lain, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap posisi Indonesia di kancah internasional.

Latar Belakang

Setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Sukarno, Indonesia memasuki era Orde Baru yang ditandai dengan stabilitas politik dan ekonomi. Soeharto berusaha untuk mengembalikan kepercayaan internasional terhadap Indonesia setelah periode ketidakpastian dan konflik yang terjadi pada masa sebelumnya. Dalam konteks ini, kebijakan politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk menciptakan citra positif dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara Barat dan tetangga di Asia Tenggara.

Prinsip-Prinsip Kebijakan Politik Luar Negeri

Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru didasarkan pada beberapa prinsip dasar, antara lain:

1. Politik Bebas Aktif: Prinsip ini menekankan bahwa Indonesia tidak akan terikat pada blok politik tertentu, baik itu blok Barat maupun blok Timur. Indonesia berusaha untuk menjaga kemandirian dalam mengambil keputusan politik luar negeri dan aktif berperan dalam berbagai forum internasional.
2. Non-Intervensi: Indonesia mengedepankan prinsip non-intervensi dalam urusan negara lain. Kebijakan ini bertujuan untuk menghormati kedaulatan negara lain dan mencegah campur tangan asing dalam urusan domestik Indonesia.
3. Kerjasama Regional: Indonesia berkomitmen untuk membangun kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari peran aktif Indonesia dalam pendirian ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara) pada tahun 1967, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan kerjasama di kawasan.
4. Pembangunan Ekonomi: Kebijakan luar negeri Indonesia juga diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Melalui hubungan yang baik dengan negara-negara lain, Indonesia berharap dapat menarik investasi dan bantuan luar negeri untuk mempercepat pembangunan.

Hubungan dengan Negara-Negara Lain

1. Hubungan dengan Negara-Negara Barat:
   • Pada masa Orde Baru, Indonesia menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Hubungan ini didasarkan pada kepentingan strategis, di mana AS melihat Indonesia sebagai mitra penting dalam menghadapi komunisme di Asia Tenggara. Dukungan militer dan ekonomi dari AS sangat berperan dalam stabilitas pemerintahan Soeharto.
   • Selain itu, Indonesia juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara Eropa, yang berkontribusi dalam investasi dan bantuan pembangunan.
2. Hubungan dengan Negara-Negara Komunis:
   • Meskipun Indonesia mengadopsi kebijakan anti-komunis, Soeharto tetap membuka jalur diplomasi dengan beberapa negara komunis, seperti Tiongkok. Hubungan ini mulai membaik setelah normalisasi hubungan pada tahun 1990-an, di mana Indonesia berusaha untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan.
3. Hubungan dengan Negara-Negara Asia Tenggara:
   • Indonesia berperan aktif dalam pembentukan ASEAN dan menjadi salah satu pendiri organisasi tersebut. Melalui ASEAN, Indonesia berusaha untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan, serta meningkatkan kerjasama ekonomi antarnegara anggota.
   • Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam penyelesaian konflik di kawasan, seperti konflik di Kamboja dan Timor Timur, dengan pendekatan diplomasi dan mediasi.
4. Hubungan dengan Negara-Negara Islam:
   • Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjalin hubungan baik dengan negara-negara Islam lainnya. Soeharto berusaha untuk memperkuat solidaritas di antara negara-negara Muslim, terutama dalam forum seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI).
   • Indonesia juga aktif dalam isu-isu yang berkaitan dengan Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan.

Dampak Kebijakan Politik Luar Negeri

Kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru memberikan dampak yang signifikan terhadap posisi Indonesia di kancah internasional:

1. Citra Positif di Kancah Internasional: Melalui kebijakan politik luar negeri yang aktif dan bebas, Indonesia berhasil membangun citra positif di mata dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam forum-forum internasional, termasuk dalam organisasi seperti PBB dan ASEAN.
2. Stabilitas Politik dan Ekonomi: Hubungan yang baik dengan negara-negara Barat dan dukungan dari AS membantu Indonesia mencapai stabilitas politik dan ekonomi. Investasi asing yang masuk ke Indonesia berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat selama masa Orde Baru.
3. Peran dalam Penyelesaian Konflik: Indonesia berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik di kawasan, yang meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas.
4. Tantangan dan Kritik: Meskipun berhasil dalam banyak aspek, kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru juga menghadapi kritik, terutama terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di dalam negeri dan kebijakan luar negeri yang dianggap terlalu pro-Barat. Isu-isu seperti invasi Timor Timur pada tahun 1975 menjadi sorotan internasional dan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia.

Kesimpulan

Kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun stabilitas dan kemakmuran melalui hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Dengan prinsip politik bebas aktif, Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai negara, baik di kawasan maupun di tingkat global. Meskipun menghadapi tantangan dan kritik, kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap posisi Indonesia di kancah internasional dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Era Orde Baru menjadi salah satu periode penting dalam sejarah politik luar negeri Indonesia yang membentuk arah kebijakan luar negeri di masa-masa berikutnya.