Pembukaan UUD 1945 Indonesia, yang berisi dasar negara, nilai-nilai dasar, dan cita-cita bangsa, dianggap sebagai bagian yang fundamental dan tidak dapat diubah dari Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa alasan mengapa pembukaan UUD 1945 dianggap tidak dapat diubah antara lain:
- Sejarah dan Makna Simbolis:
- Pembukaan UUD 1945 mencerminkan semangat perjuangan bangsa Indonesia selama pergerakan kemerdekaan. Sebagai produk dari perjuangan panjang dan kemerdekaan, pembukaan ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat.
- Kerangka Nilai dan Cita-cita Bangsa:
- Pembukaan UUD 1945 mengandung kerangka nilai dan cita-cita bangsa Indonesia, termasuk Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai landasan moral dan etika yang mendasari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Konsensus Nasional:
- Pembukaan UUD 1945 mencerminkan semangat dan semangat persatuan bangsa. Setiap upaya untuk mengubahnya dianggap sebagai tindakan yang dapat mengganggu konsensus nasional yang telah terbentuk.
- Kestabilan dan Kontinuitas:
- Pembukaan UUD 1945 memberikan kestabilan dan kontinuitas dalam struktur negara. Mengubahnya dapat mengancam stabilitas dan kontinuitas pemerintahan, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Perlindungan Hak dan Kebebasan Rakyat:
- Pembukaan UUD 1945 juga mengandung perlindungan hak-hak dan kebebasan rakyat. Mengubahnya tanpa mempertimbangkan dengan hati-hati dapat membawa risiko terhadap hak dan kebebasan individu.
- Kesepakatan Konstituante:
- Pembukaan UUD 1945 merupakan hasil kesepakatan Konstituante pada tahun 1945. Kesepakatan ini dianggap sebagai fondasi yang mendasari pembentukan negara Indonesia.
- Identitas Nasional:
- Pembukaan UUD 1945 membantu membentuk identitas nasional Indonesia. Perubahan dalam identitas ini dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan di antara masyarakat.
Meskipun pembukaan UUD 1945 dianggap tidak dapat diubah, UUD 1945 secara keseluruhan dapat mengalami perubahan melalui proses perubahan konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 sendiri. Proses tersebut memerlukan persetujuan yang luas dan melewati berbagai tahap perubahan konstitusi yang diatur dalam hukum dasar.